Liputan6.com, Beograd - Sekitar 140.000 pengunjuk rasa berunjuk rasa di Ibu Kota Beograd pada hari Sabtu (28/6). Ini adalah jumlah peserta demo terbesar dalam beberapa bulan terakhir, saat demonstrasi yang dipimpin mahasiswa meningkatkan tekanan pada pemerintah populis.
"Kami ingin pemilihan umum!" teriak kerumunan seperti dikutip dari BBC, Senin (30/6/2025).
Advertisement
Polisi Serbia kemudian dilaporkan bentrok dengan kerumunan besar pengunjuk rasa antipemerintah itu di ibu kota Beograd, yang menuntut pemilihan umum (pemilu) lebih awal dan mengakhiri kekuasaan Presiden Aleksandar Vucic selama 12 tahun.
Puluhan orang ditangkap, dengan polisi antihuru-hara terlihat menembakkan gas air mata dan granat kejut.
Presiden Aleksandar Vucic menuduh pengunjuk rasa yang menyerukan pfemilihan umum sebagai bagian dari rencana asing yang mencoba merebut negaranya. "Mereka ingin menggulingkan Serbia, dan mereka gagal," tulisnya di halaman Instagram miliknya.
Sebelumnya pada hari Jumat (27/6), lima orang ditahan, dituduh merencanakan untuk menggulingkan pemerintah, menurut pernyataan dari Pengadilan Tinggi Serbia di Beograd.
Setelah bentrokan tersebut, menteri kepolisian mengutuk keras kekerasan oleh pengunjuk rasa dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab akan ditangkap.
Protes yang berlangsung selama berbulan-bulan di seluruh negeri - termasuk penutupan universitas - telah mengguncang Vucic, yang masa jabatan keduanya berakhir pada tahun 2027 ketika pemilihan parlemen juga dijadwalkan.
Tudingan Presiden Bersekutu dengan Kejahatan Terorganisasi
Sladjana Lojanovic, 37, seorang petani dari Kota Sid di utara, mengatakan pada hari Sabtu (29/6) bahwa ia datang untuk mendukung para mahasiswa.
"Lembaga-lembaga telah dirampas dan... ada banyak korupsi. Pemilu adalah solusinya, tetapi saya tidak berpikir ia (Vucic) akan ingin pergi dengan damai," kata Lojanovic kepada Reuters.
Presiden Vucic sebelumnya telah menolak pemilihan umum dadakan. Koalisi yang dipimpin Partai Progresifnya memegang 156 dari 250 kursi parlemen.
Lawan-lawan Vucic menuduhnya dan sekutu-sekutunya memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisasi, korupsi, kekerasan terhadap pesaing, dan mengekang kebebasan media, yang mereka bantah. Ia telah mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, dan Serbia - kandidat untuk keanggotaan Uni Eropa (UE) - belum bergabung dengan rezim sanksi Barat yang dijatuhkan pada Moskow atas invasinya ke Ukraina.
Demo Sejak Desember 2024
Aksi protes oleh mahasiswa, oposisi, guru, pekerja, dan petani dimulai Desember 2024 lalu setelah 16 orang tewas pada 1 November akibat runtuhnya atap stasiun kereta Novi Sad. Para pengunjuk rasa menyalahkan korupsi atas bencana tersebut.
Kecelakaan tersebut telah memaksa mantan perdana menteri untuk mengundurkan diri.
Saat protes hari Sabtu (28/6) berakhir, penyelenggara memutar pernyataan kepada massa, menyerukan agar warga Serbia "mengambil kebebasan ke tangan mereka sendiri" dan memberi mereka "lampu hijau".
"Pihak berwenang memiliki semua mekanisme dan waktu untuk memenuhi tuntutan dan mencegah eskalasi," kata penyelenggara dalam sebuah pernyataan di Instagram setelah unjuk rasa.
"Sebaliknya, mereka memilih kekerasan dan penindasan terhadap rakyat. Radikalisasi situasi apa pun adalah tanggung jawab mereka."