Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta pemerintah menggencarkan pembelian produk UMKM lokal. Utamanya dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi imbas memanasnya perang Iran-Israel.
Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero mengatakan pemerintah tak perlu mengguyur insentif yang berlebihan. Dia menyadari saat ini kas pemerintah pun dalam kondisi yang pas-pasan.
Advertisement
"Pemerintah kita juga hidup dengan kondisi pas-pasan. Jadi insentif apa sih? Ikutilah apa yang menjadi keputusan kita bersama, misalnya, keputusan pemerintah adalah belanja negara, belanja APBN, APBD, BUMN, 40 persen daripada belanja negara itu dibelanjakan kepada produk atau jasa UMKM," kata Edy saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (25/6/2025).
"Jangan kemudian aturannya ada tapi tidak diberlakukan secara penuh. Jadi berikan ruang kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan kesempatan untuk menjual produknya," tegas dia.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah bisa mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan modal kerja. Caranya, bisa melalui bank BUMN dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
"Kami perlukan inject bantuan modal kerja misalnya, ya permudah lah untuk mendapatkan bantuan modal kerjaewat Bank Himbara misalnya ya, bank-bank pemerintah. Sehingga ekonomi kita tetap bisa bergairah," tegas dia.
UMKM Lokal Terganggu
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan ketegangan imbas perang Iran dan Israel akan berdampak ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia. Hal ini bisa terjadi jika perang mengganggu stabilitas ekonomi global dan merembet ke Tanah Air.
Menurutnya, UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Namun, pada saat yang sama menjadi yang paling rentan terkena dampak krisis energi imbas geopolitik global.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Tapi di tengah ancaman krisis energi dan geopolitik, mereka juga yang paling rentan. Kenaikan bahan bakar, bahan baku, dan logistik bisa mengguncang stabilitas usaha kecil," kata Anggawira saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (25/6/2025).
Apa yang Perlu Dilakukan?
Dia turut meminta pelaku usaha swasta dan pemerintah mengambil upaya antisipasi. Misalnya melalui penguatan ekosistem digital UMKM serta membuka pasar ekspor mikro melalui agregator ekspor dan e-commerce lintas batas.
Setidaknya ada 3 poin yang menurutnya perlu dilakukan untuk memperkuat UMKM menghadapi ancaman krisis ekonomi. Pertama, akses likuiditas dan pembiayaan murah.
Kedua, pelatihan manajemen risiko dan efisiensi operasional. "(Ketiga) Konsolidasi koperasi atau platform kolektif untuk pembelian bahan baku," tegas Anggawira.