Meski usulan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah disepakati Komisi VIII DPR, PDI Perjuangan tampaknya masih kukuh menolak kebijakan pemberian bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM).
Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (7/6/2013) mengatakan, kebijakan pemberian BLSM bukan langkah komprehensif karena hanya sebagian masyarakat yang menikmati.
"Tapi kan dampak kenaikan BBM itu kan semua aspek, gaji pegawai nggak naik, gaji buruh nggak naik, gaji pensiunan nggak naik, sembako sudah melambung. Membuat masyarakat komsumtif," ujar Tjahjo.
Dia menilai, dampak kenaikan harga BBM justru bakal banyak dirasakan seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menghindari jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kurang kuat. Justru kebijakan BLSM lebih banyak nuansa politik.
PDI Perjuangan menganggap pemerintah sebetulnya bisa mencari alternatif lain untuk menyelamatkan APBN dibandingkan dengan hanya menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Coba tanya ke komisi APBN apa benar kalau alasannya APBN akan jebol, tidak juga," ujar Tjahjo.(Shd)
Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (7/6/2013) mengatakan, kebijakan pemberian BLSM bukan langkah komprehensif karena hanya sebagian masyarakat yang menikmati.
"Tapi kan dampak kenaikan BBM itu kan semua aspek, gaji pegawai nggak naik, gaji buruh nggak naik, gaji pensiunan nggak naik, sembako sudah melambung. Membuat masyarakat komsumtif," ujar Tjahjo.
Dia menilai, dampak kenaikan harga BBM justru bakal banyak dirasakan seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menghindari jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kurang kuat. Justru kebijakan BLSM lebih banyak nuansa politik.
PDI Perjuangan menganggap pemerintah sebetulnya bisa mencari alternatif lain untuk menyelamatkan APBN dibandingkan dengan hanya menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Coba tanya ke komisi APBN apa benar kalau alasannya APBN akan jebol, tidak juga," ujar Tjahjo.(Shd)
