Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota Bandung mengakui, belum semua warga punya akses sanitasi layak. Padahal, sanitasi adalah fondasi penting kota layak huni, sehat, dan inklusif. Masalah itu pun diklaim masuk pada isu prioritas pembangunan. Menurut data Pemkot Bandung, saat ini akses sanitasi aman di Bandung baru mencapai 21,45 persen, dengan 18,41 persen warga masih belum memiliki akses sanitasi layak.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, dari 151 kelurahan, terdapat 11 kelurahan berisiko sanitasi sangat tinggi dan 16 kelurahan dengan indeks risiko sedang. Ia menargetkankan seluruh kelurahan bisa masuk pada daerah dengan risiko sanitasi rendah.
Advertisement
“Dari sekitar 500.000 rumah, hanya 177.000 yang terdaftar sebagai pelanggan PDAM, namun belum semuanya menikmati layanan sanitasi yang aman,” dikutip dari keterangan pers tertulis di Bandung, Selasa, 24 Juni 2025.
Ia menyebut, akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kota Bandung masih di bawah 30 persen. Ini diaku berdampak langsung pada kasus stunting, gini rasio, bahkan daya beli masyarakat.
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang peradaban dan kualitas hidup. Ini menentukan arah pembangunan kota yang sehat dan adil,” kata Farhan.
Farhan mengungkapkan, pada 2030 mendatang, pemerintah kota menargetkan 100 persen rumah tangga tanpa BABS (Buang Air Besar Sembarangan), 100 persen layanan penuh pengumpulan sampah, dan 43,34 persen rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
Sementara, Farhan menyampaikan 5 masalah prioritas pembangunan Kota Bandung adalah kesenjangan layanan dasar antarwilayah dan kelompok masyarakat, ketimpangan infrastruktur dasar dan permukiman.
Selain itu, belum berkembangnya modernisasi ekonomi yang inklusif, pengelolaan urbanisasi dan ruang yang belum sesuai daya dukung, serta lemahnya tata kelola pemerintahan dan kemandirian fiskal daerah.
Target Nasional
Mengutip Portal Informasi Indonesia pada laman indonesia.go.id, disampaikan bahwa Indonesia menetapkan target ambisius, yaitu 100 persen akses air bersih dan 70 persen sanitasi aman di seluruh negeri pada 2045 dalam rangka Indonesia Emas.
Hingga September 2024), hanya sekitar 19,76% rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia.
Untuk mengejar target 100% akses air bersih pada 2045, pemerintah meluncurkan program ambisius 10 Juta Sambungan Rumah (SR). Tapi, masih ada kekurangan dana sebesar Rp29,9 triliun untuk merealisasikan target tersebut.
Selain air bersih, sanitasi aman juga menjadi tantangan besar. Saat ini, hanya 12% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman. Padahal target pemerintah adalah 30% pada 2024.
Untuk mencapai angka tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp140,9 triliun, dengan kesenjangan pendanaan sebesar Rp65,7 triliun. Pemerintah berharap melalui kemitraan dengan sektor swasta, target sanitasi ini dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat.
Kerja sama pemerintah dengan lembaga internasional seperti USAID telah membawa angin segar bagi sektor sanitasi dan air bersih di Indonesia. Pihak USAID Indonesia, menekankan pentingnya pembiayaan inovatif dan investasi swasta untuk mempercepat pencapaian target sanitasi dan air minum di Indonesia.