Tom Lembong Pertanyakan Konsistensi Tuduhan Kepadanya dalam Kasus Impor Gula

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mempertanyakan konsistensi tuduhan yang diarahkan kepadanya terkait kasus impor gula pada 2015. Menurut Tom, tuduhan yang dia terima justru menunjukkan kontradiksi mendasar soal keberadaan Rapat Koordinasi Antar Kementerian (Rakor) sebagai dasar kebijakan impor saat itu.

"Saya dituduh menjalankan impor gula tanpa adanya Rapat Koordinasi Antar Kementerian. Tapi kemudian saya juga dituduh melakukan impor meskipun Rakor menyatakan Indonesia sedang surplus gula,” kata Tom Lembong melalui akun media sosialnya, yang dikelola oleh tim internalnya, Senin (16/6/2025).

Tom menilai ada kejanggalan logis dalam dua tuduhan tersebut. “Pertama saya dituduh tidak ada Rakor sebagai dasar kebijakan. Tapi kemudian saya dituduh ada Rakor, tapi kebijakan saya bertentangan dengan Rakor tersebut. Jadi yang benar yang mana: ada atau tidak ada Rakor?” ujarnya.

Dia juga menyoroti pernyataan Kejaksaan Agung dalam konferensi pers 29 Oktober 2024 yang menyebut dirinya mengimpor gula "tidak melalui Rakor dengan instansi terkait." 

Tuduhan serupa termuat dalam dakwaan, yang menyebut kebijakan impor dilakukan tanpa didasarkan Rapat Koordinasi Antar Kementerian.

Namun Tom menegaskan bahwa kebijakan impor gula yang ia ambil pada 2015 didasarkan pada dua Rakor lintas kementerian, yakni tanggal 12 Mei 2015 dan 8 Oktober 2015.

"Risalah Rakor tanggal 12 Mei 2015 menyebutkan bahwa pabrik gula BUMN sedang melakukan penggilingan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gula nasional selama tiga bulan ke depan, bukan sampai akhir tahun,” jelas Tom.

Ia menambahkan, izin impor gula yang ia keluarkan baru dilakukan pada Oktober 2015, atau setelah periode tiga bulan tersebut berakhir.