Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menanggapi polemik 4 pulau yang tengah bersengketa kepemilikkan antara Aceh-Sumatera Utara (Sumut). Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan adalah tindakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut surat Kementerian Dalam Negeri.
"Saya memprediksi Presiden Prabowo akan mencabut SK Kemendagri terkait 4 Pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara itu. Karena Prabowo tidak mau mengambil risiko disintegrasi bangsa akan terjadi di bawah kepemimpinannya saat ini," kata Iwan kepada Liputan6.com, Senin (16/6/2025).
Advertisement
Iwan khawatir, potensi disintegrasi akan sangat besar jika pemerintah pusat melalui Kemendagri ngotot mempertahankan SK tersebut.
"Harus diingat, Indonesia punya sejarah panjang menghadapi perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Gubernurnya (Aceh) saat ini merupakan mantan Panglima GAM," wanti Iwan.
Iwan mengaku heran mengapa Mendagri Tito Karnavian berani mengeluarkan SK tersebut. Karenanya, hal itu perlu dikonfirmasi urgensinya.
"Apa motifnya? Makanya dari kemarin saya mengatakan juga jangan-jangan ada motif politik terselubung di balik ini," duga Iwan.
Aceh Takkan Mundur
Ia meyakini, Aceh tidak akan mundur selangkah pun untuk mengakui keputusan Kemendagri itu, apalagi menyerahkannya ke Sumut. Kemudian opsi pengelolaan bersama juga tidak masuk dalam logika orang-orang Aceh karena bagi mereka empat pulau itu adalah hak mereka.
"Saat ini sudah banyak sekali muncul kegaduhan dan polemik efek dari SK tersebut. Saya yakin, bagi Presiden ini bukan main-main lagi. Ini sudah berbahaya. Untuk itu bagi saya, langkah Presiden Prabowo mengambil alih urusan ini sudah sangat tepat sekali," jelas dia.
Evaluasi
Di sisi lain, Iwan menyarankan Presiden Prabowo mengevaluasi menteri-menteri lain yang selalu bikin gaduh dengan pernyataan dan kebijakannya.
"Bukan bikin rakyat senang, malah bikin tidak tenang," dia menandasi.