Liputan6.com, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan menyebutkan hingga 31 Desember 2024, total pendapatan daerah mencapai Rp36,68 triliun atau 101,08 persen dari target sebesar Rp36,29 triliun. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1,75 triliun. Hal itu dikatakan Erwan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jabar, Kamis (12/6/2025), saat menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
"Alhamdulillah, dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD 2024, kita berhasil mencatatkan SiLPA sebesar Rp1,75 triliun lebih. Ini menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas yang terus kita jaga dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Erwan ditulis Jumat (13/6/2025).
Advertisement
Erwan mengatakan mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25,31 triliun (101,72 persen dari target), pendapatan transfer sebesar Rp11,35 triliun (99,69 persen), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp23,19 miliar (100 persen). "Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp35,54 triliun atau 96,31 persen dari pagu anggaran sebesar Rp36,91 triliun," kata Erwan.
Belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp19,98 triliun, belanja modal Rp2,11 triliun, belanja tidak terduga Rp784,11 juta, dan belanja transfer sebesar Rp13,44 triliun. Laporan keuangan juga menunjukkan bahwa neraca keuangan per 31 Desember 2024 mencatat total aset sebesar Rp46,14 triliun. "Aset tersebut terdiri dari aset tetap sebesar Rp28,97 triliun, investasi jangka panjang Rp12,92 triliun, aset lancar Rp2,52 triliun, serta aset lainnya dan properti investasi senilai lebih dari Rp1,7 triliun," ungkap Erwan.
Di sisi lain lanjut Erwan, total kewajiban daerah mencapai Rp2,95 triliun, sedangkan ekuitas tercatat sebesar Rp43,18 triliun. Dalam laporan operasional, otoritasnya membukukan surplus kegiatan operasional sebesar Rp813,64 miliar dan surplus non-operasional sebesar Rp22,99 miliar. Total surplus laporan operasional (LO) mencapai Rp836,63 miliar. "Seluruh capaian ini adalah hasil kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita patut bersyukur karena opini WTP dari BPK RI dapat kita pertahankan selama 14 tahun berturut-turut," kata Erwan.
Sedangkan dari sisi pengelolaan kas, saldo kas daerah pada akhir 2024 tercatat sebesar Rp1,75 triliun, naik signifikan dibanding saldo awal tahun sebesar Rp800,40 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3,25 triliun, selisih kurang arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp1,73 triliun, dan selisih kurang arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp566,12 miliar.
"Laporan keuangan juga mencatat adanya peningkatan ekuitas, dari Rp42,29 triliun menjadi Rp43,18 triliun, sejalan dengan surplus yang dihasilkan dari aktivitas pemerintahan sepanjang tahun," tutur Erwan.
Faktor Penunjang Pengendalian Inflasi di Jabar
Sehari sebelum penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan, ekonomi tradisi akan melengkapi kecanggihan teknologi digital dalam pengendalian inflasi di Jabar. Hal itu dikatakan Dedi, saat memberikan sambutan dalam acara High Level Meeting (Pasamoan Agung) Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah se-Jawa Barat di Kantor Disparbud Kabupaten Karawang, Rabu (11/6/2025).
Dedi menuturkan bahwa kerangka berpikir terkait tradisi ekonomi di Jabar dapat dikategorisasikan menjadi dua hal yaitu hamparan potensi pedesaan dan hamparan perkotaan. Kedua hal itu menurutnya, dapat menjadi kekuatan Jabar dalam mengendalikan inflasi dengan tetap mengedepankan tradisi ekonomi masyarakat Jabar. "Saya berangkat dari kerangka berpikir tradisi ekonomi Jawa Barat ada dua hamparan karakter manusia. Pertama hamparan pedesaan dan kedua hamparan perkotaan. Hamparan pedesaan itu harus jadi pusat produksi, maka orang Sunda prinsip ekonominya sederhana saeutik mahi, loba nyesa," ucap Dedi.
Kepada para bupati dan wali kota yang hadir, Dedi berpesan agar mulai memperhatikan terkait permasalahan biaya yang membebani kebutuhan petani. "Di bidang pertanian faktor sewanya mahal problem hari ini. Maka dari itu, saya ingin menata desa-desa di Jawa Barat sebagai pusat produksi pangan," tuturnya.
Selain itu, Dedi menceritakan bahwa pemanfaatan lahan kosong yang berada di halaman rumah dapat dimaksimalkan dengan menanam seperti cabai dan sayuran lainnya. Hal itu yang dinamakan ekomomi tradisi. Dedi pun mengajak warga Jabar agar melek teknologi digital dengan memanfaatkan artificial intelligence untuk menunjang dalam berkebun dan bertani. "Jadi negeri ini kaya punya digital, punya manual, punya ekonomi berbasis teknologi, punya ekonomi berbasis tradisi," ucapnya.
Penjelasan Bank Indonesia
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muhamad Nur mengatakan ekonomi tradisional menjadi hal penting dalam mengendalikan inflasi. Apalagi menurutnya ada nilai-nilai leluhur nenek moyang yang dapat diteladani untuk diimplementasikan di era digital saat ini. "Yang sangat menarik itu ternyata ekonomi tradisional itu harus menjadi pegangan kita bersama karena ada nilai-nilai luhur yang di sana bisa menjadi pegangan bagi kita di dalam melakukan meningkatkan kinerja kita menjaga ketahanan pangan," ucapnya.
Menurut Nur, BI Jabar pun akan berkomitmen dalam menunjang pembiayan pendidikan bagi petani-petani agar semakin terampil dalam mengolah lahan pertanian di Jawa Barat. "Tadi ada satu lagi pak gubernur sampaikan teman-teman sekalian bahwa tadi peningkatan investasi nanti oleh pemerintah akan didorong dari sisi pendidikan. Diciptakan pendidikan-pendidikan yang nantinya tenaganya menjadi terampil dan siap digunakan," katanya.