PSI Minta Pemprov Jakarta Berbenah, Perbaiki Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran

Anggota DPRD Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu mengaku prihatin dan menilai Pemprov Jakarta masih perlu pembenahan dalam mencegah insiden pencegah kebakaran.

oleh Muhammad Radityo PriyasmoroDiterbitkan 09 Juni 2025, 15:00 WIB
Kebakaran di wilayah Kelurahan Kapuk Muara.

Liputan6.com, Jakarta - Insiden kebakaran di Kapuk Muara membuat ratusan rumah hangus dan ribuan warga mengungsi pada Jumat (6/6) lalu. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu mengaku prihatin dan menilai Pemprov Jakarta masih perlu pembenahan dalam mencegah insiden pencegah kebakaran.

“Kebakaran di pemukiman padat penduduk masih jadi momok. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta belum berhasil mengambil langkah preventif yang baik untuk mencegah terjadinya insiden seperti itu,” kata Kevin dalam keterangan pers diterima, Senin (9/6/2025).

Kevin mengaku khawatir, jika kebakaran terjadi secara terus menerus, maka akan mengancam keselamatan penduduk Jakarta. Dia pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk mengevaluasi sistem penanggulangan kebakarannya.

Menurut Kevin, hal itu menjadi semakin mendesak, sebab tidak hanya di Kapuk Muara, tetapi juga di Vihara Lalitavistara Cilincing dan pabrik lilin di Tamansari, Jakarta Barat (Jakbar) pada waktu berdekatan.

“Pemprov DKI Jakarta harus melakukan evaluasi dan memperkuat sistem penanggulangan kebakaran di semua tempat,” tegas Kevin.

 

Kurangnya Pos Pemadam

Sekitar 2.000 jiwa mengungsi imbas kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gang Damai, Kapuk Muara, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025) (Istimewa)

“Jakarta kembali mengalami darurat kebakaran” sambung dia.

Kevin menyinggung, kurangnya pos pemadam kebakaran (damkar) di beberapa tempat diduga menjadi salah satu penyebab. Diketahui, saat ini belum semua kelurahan di Jakarta sudah memiliki pos damkarnya sendiri. Dia pun minta pembangunan pos damkar harus disegerakan.

Selain itu, Kevin juga meminta agar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) didistribusikan ke setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW). Tujuannya, agar meningkatkan kapasitas dan kecepatan respons para warga dalam menghadapi kebakaran.

“Pos-pos Damkar harus ditambah, terutama di kelurahan-kelurahan yang belum memilikinya. Kemudian, wacana mengadakan APAR di setiap RT harus segera dilaksanakan. Hal itu memungkinkan warga bergerak lebih cepat lagi untuk memadamkan api dari sumbernya," dia memungkasi.

Imbas Kebakaran di Kapuk Muara, Pramono Bikin Pergub soal Wajib APAR Tiap RT

Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung bicara soal berbagai macam tantangan perkotaan yang akan selalu berkaitan dengan bencana banjir d Jakarta. (Liputan6.com/Arviola Marchsyalina Syurgandari)

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengevaluasi bencana kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara pada Jumat kemarin. Dia tidak ingin, akibat satu insiden kecil peristiwa serupa tidak bisa diantisipasi dengan cepat sehingga menimbulkan kerugian. Maka dari itu, Pramono mengaku sudah membuat peraturan gubernur yang mewajibkan kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di tiap RT.

"Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR. Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT (punya) 1 APAR. Karenanya pemerintah DKI Jakarta menyiapkan untuk itu," kata Pramono di lokasi pengungsian kebakaran Kapuk Muara, Jakarta Utara, Minggu (8/6/2025). 

Pramono mewanti, saat nantinya sudah disediakan langkah pencegahan namun tetap peristiwa kebakaran terkadang tak terduga. Karenanya, masyarakat harus tetap waspada menghindari hal tidak diinginkan.

"Mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani," harap Pramono.

All Out Atasi Korban Kebakaran Kapuk Muara

Pramono berjanji, dirinya akan all out untuk mengatasi warga yang saat ini harus tinggal di pengungsian. Dia mengaku sedikit lega karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang melibatkan 3.200 jiwa ini. 

"Saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di balai kota, all out turun tangan!," tegas Pramono. 

Pramono merinci, mulai dari dinas kesehatan, sosial, damkar, satpol PP, pendidikan, kesehatan dan dukcapil harus turun. Khususnya untuk mendata korban dengan ijazah yang terbakar, KTP yang tak selamatkan, atau apapun yang dilahap si Jago Merah.

"Saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini," jelas dia.

Infografis Tragedi Kebakaran Lapas Tangerang. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya