593 CPNS Kemensos Terima SK, Sekjen: Jangan Dibayangkan Kerjanya Enak

Tugas para CPNS di Kemensos bukan perkara mudah. Mereka akan melayani masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo. Tahap pertama, CPNS ini akan dikirim ke barak militer.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 05 Juni 2025, 16:30 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico membuka kegiatan masa orientasi kerja dan menerima Surat Keputusan (SK) CPNS formasi tahun 2024 di Kemensos.

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 593 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dan memulai masa orientasi kerja, Rabu (5/6/2025). Kegiatan ini digelar di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, dan dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico.

"Ucapan salam dari Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia dan Bapak Wamen. Pertama, tentu mengucapkan selamat. Selamat karena kalian sudah terpilih dari sekian banyak anak bangsa," kata Robben dalam sambutannya dikutip dari Antara, Kamis (5/6/2025).

Ia menyebut para CPNS akan menjalani orientasi selama satu tahun di berbagai unit kerja Kemensos di seluruh Indonesia.

Robben menekankan, tugas para CPNS bukan perkara mudah. Mereka akan melayani masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo.

"Jangan dibayangkan di Kemensos itu enak. Mumpung ada kesempatan untuk mengundurkan diri, kerjanya berat," tegasnya.

Ia bahkan berencana memasukkan para CPNS ke barak militer untuk melatih kedisiplinan dan kekompakan.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemensos, Serimika Br. Karo, menambahkan bahwa dari 683 formasi CPNS tahun ini, sebanyak 593 orang lolos hingga tahap akhir dan telah diproses nomor induk kepegawaiannya.

"Formasi IKN sementara akan ditugaskan di kantor pusat karena IKN belum beroperasi," jelasnya.

Lowongan CPNS 2025 Terancam Tak Ada, Benarkah?

Ekspresi peserta saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk CPNS Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor BKN Regional V, Jakarta, Senin (27/1/2020). Seleksi berlangsung 27-31 Januari 2020. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda buka kemungkinan, usul kenaikan batas usia pensiun (BUP) aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bakal berdampak terhadap penerimaan CPNS atau CASN baru.

Nailul menilai usulan tersebut tidak realistis, lantaran adanya keterbatasan anggaran untuk membiayai gaji PNS dan pegawai ASN. Tapi di sisi lain, penambahan batas usia pensiun justru bisa jadi peluang untuk meraup pemasukan modal, lewat pengelolaan tabungan pensiun PNS.

"Untuk menahan dana di PT Taspen, bisa jadi usulan itu akan diterima, tapi tidak ada penambahan ASN baru," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (26/5/2025).

Ia mengatakan, usulan kenaikan batas usia pensiun PNS atau ASN jadi upaya pemerintah memperpanjang pembayaran tabungan pensiun PNS oleh PT Taspen.

"Ketika lebih lama dana dikelola oleh PT Taspen, ada sumber pemerintah mendapatkan pembeli obligasi. Dengan semakin lama usia pensiun ASN, maka semakin leluasa pula PT Taspen menempatkan uangnya di obligasi pemerintah," bebernya.

Menurut dia, kebijakan ini jadi salah satu strategi pemerintah untuk mempersiapkan modal bagi belanja negara. "Upaya ini sebagai upaya mencari pendanaan dengan obligasi, setelah sulit menggaet uang masyarakat lewat program Tapera," kata Nailul.

Belanja Pegawai Potensi Bengkak

Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham melihat panduan pengisian jawaban sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kedua, ia juga mengkhawatirkan belanja pegawai dari pemerintah bisa membengkak akibat jumlah ASN meningkat. Lantaran, saat ini bakal ada tambahan CASN/CPNS baru, ditambah pensiun PNS yang lebih lama.

Kendati begitu, Nailul tak memungkiri jika penambahan usia kerja ASN ini terkait dengan produktivitas. Menurut dia, seorang PNS 68 tahun yang belum mau pensiun masih bisa dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tertentu, yang tidak membutuhkan kecepatan dan konsentrasi.

"Tapi bagi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, saya rasa dipertimbangkan untuk pensiun di usia yang diatur sekarang," dia menegaskan.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya