Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp200.000 per bulan kepada 18,3 juta penerima manfaat program Kartu Sembako. Penambahan bantuan ini akan diberikan pada Juni-Juli 2025.
"Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp200.000 per bulan, untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program Kartu Sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat bersama Prabowo di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6/2025).
Advertisement
Dia memastikan tambahan bansos Rp200.000 per bulan ini akan dibayarkan pada bulan Juni 2025. Selain itu, Prabowo juga memberikan bantuan beras 10 kilogram (kg) per bulan selama periode Juni dan Juli 2025.
"Mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras," ujarnya.
Sri Mulyani mengungkapkan total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penambahan bansos dan beras gratis ini mencapai Rp11,93 trilliun. Adapun tambahan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 akan dilaksanakan Kementerian Sosial.
"Pemerintah dalam hal ini Kemensos akan melaksanakan untuk tambahan Kartu Sembako yaitu Rp200 ribu per bulan dibayarkan di bulan Juni," ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, bantuan beras 10 kilogram akan dilaksanakan Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Sri Mulyani memastikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan menjaga penyaluran beras gratis untuk kelompok miskin tak menyebabkan harga beras di tingkat petani menurun.
"Karena kita selalu harus mencari keseimbangan harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau," tutur Sri Mulyani.
Prabowo Berikan 5 Paket Insentif untuk Rakyat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025), untuk merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah secara resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.
"Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," ujar Sri Mulyani.
Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus. Paket pertama mencakup program diskon moda transportasi pada masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025.
Diskon 30 persen tiket kereta api disediakan bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun. Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi akan kembali dikenakan skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen dengan anggaran Rp0,43 triliun, menyasar sekitar 6 juta penumpang.
Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50 persen bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.
"Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ungkap Menkeu.
Selain itu, tarif jalan tol akan diberikan diskon 20 persen selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut," ucap Sri.
Subsidi Upah
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp200 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kg beras gratis per bulan, total 20 kg selama dua bulan.
Paket stimulus berikutnya adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565 ribu guru honorer dari Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Total anggaran BSU ini mencapai Rp10,72 triliun.
Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran JKK bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. "Ini tujuannya adalah kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan," pungkas Menkeu.
Secara keseluruhan, nilai paket stimulus mencapai Rp24,44 triliun, terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Stimulus ini juga dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni ini sebesar Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.