Liputan6.com, Jakarta - Dalam KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025), terdapat dua isu yang mendominasi pembicaraan para kepala negara. Pertama adalah soal Myanmar dan kedua adalah dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap ASEAN, baik secara kolektif maupun individual.
"Dua isu inilah yang paling menyita perhatian dalam diskusi tersebut. Untuk Myanmar, sangat jelas. Saya rasa para pemimpin kini percaya bahwa, pertama, Konsensus Lima Poin masih relevan, masih berlaku. Namun, pada saat yang sama ... mulai muncul konsensus untuk memiliki utusan khusus ASEAN yang bersifat jangka panjang atau permanen untuk isu Myanmar. Seorang utusan khusus untuk Myanmar, maksudnya kita mencari seseorang yang akan mendedikasikan seluruh waktunya untuk bekerja khusus menangani isu Myanmar atas nama ASEAN," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Kao Kim Hourn dalam Post-Summit Briefing pada Rabu (28/5/2025) di Sekretariat ASEAN, Jakarta.
Advertisement
"Itulah satu hal yang muncul ke permukaan. Yang kedua, tentu saja, seperti yang mungkin sudah Anda baca dalam pernyataan terpisah yang telah dikeluarkan, yaitu seruan untuk gencatan senjata—gencatan senjata permanen dan juga pengurangan kekerasan."
Sekjen Kao Kim Hourn menuturkan pula bahwa para pemimpin ASEAN tengah mempertimbangkan bagaimana bisa meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung rakyat Myanmar.
"Pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan Malaysia, sedang berlangsung dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mereka yang benar-benar berada di lapangan, terutama mereka yang ada di pemerintahan yang berkuasa di sana, namun tentu saja juga pemangku kepentingan lainnya di luar itu. Jadi, saya bisa katakan ada intensifikasi diplomasi untuk menjalin keterlibatan," ungkap Sekjen Kao Kim Hourn.
Konsensus Lima Poin (5PC) merupakan kesepakatan yang disepakati para pemimpin ASEAN terkait isu Myanmar, yaitu menyerukan diakhirinya kekerasan segara, pengiriman bantuan kemanusiaan, dialog antara semua pihak, penunjukan utusan khusus untuk Myanmar dan keterlibatan langsung utusan tersebut dengan semua pemangku kepentingan.
Kebijakan Tarif AS
Terkait tarif AS, Sekjen Kao Kim Hourn menuturkan, "Saya rasa sudah jelas bahwa kita semua terdampak dalam satu atau lain cara. Ada begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak gangguan yang terjadi akibat situasi di sana. Dan yang juga sangat jelas adalah bahwa keputusan yang diambil sangat tegas, yaitu para pemimpin mendukung sepenuhnya apa yang telah disampaikan oleh para menteri ekonomi ASEAN dan para menteri keuangan ASEAN."
"Dan itu adalah untuk tidak melakukan pembalasan terhadap AS, namun justru bekerja sama. Saya rasa ini sangat jelas. Jadi, bagaimana cara bekerja sama? Kita harus terus melanjutkan negosiasi, menjalin keterlibatan dengan AS. Namun, pada saat yang sama, ini memberikan dorongan dan motivasi yang sangat besar terhadap apa yang sedang terjadi, melihat apa lagi yang bisa dilakukan. Itulah sebabnya saya baru saja menyinggung tentang ATIGA, DEFA (Digital Economy Framework Agreement) ... ASEAN kini bergerak maju dalam hal kebutuhan untuk meningkatkan semua perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTA) yang dimiliki ASEAN."
Sekjen Kao Kim Hourn menambahkan bahwa Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tahun lalu semakin serius menunjukkan keinginan menjalin FTA dengan ASEAN.
"Namun, para pejabat senior kita saat itu sedang sibuk dengan begitu banyak hal. Namun, dalam pertemuan ini, sangat jelas bahwa kita harus memandang ini dengan sangat serius. Sebuah FTA kawasan-ke-kawasan antara ASEAN dan GCC. Para pemimpin membahas ini, mereka ingin melihat hal ini terwujud," imbuhnya.