Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer.
Permintaan KPAI tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI terkait program pengiriman siswa ke barak militer.
Advertisement
“Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5/225).
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” sambungnya.
Menurut Jasra, hasil pengawasan KPAI juga merekomendasikan sarana dan prasana untuk pendidikan anak di barak militer diperbaiki. Selain itu, pelatih siswa di barak militer harus dievaluasi.
“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,” ujarnya.
Selain itu, KPAI meminta Pemprov Jawa Barat terus memantau perkembangan anak yang telah lulus pendidikan di barak militer. Dengan demikian, anak yang telah lulus dari barak militer tetap disiplin.
“Yang baru kami pantau kan baru dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu,” pungkasnya.
Reaksi Dedi Mulyadi Usai KPAI Sebut Program Barak Militer Berpotensi Langgar Hak Anak
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memintanya untuk melakukan evaluasi terkait pendidikan karakter di barak militer bagi anak-anak nakal atau berperilaku khusus.
Menurut KPAI, program tersebut berpotensi melanggar hak anak. Adapun hasil temuan KPAI, peserta program barak militer tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional. Selain itu, ditemukan juga adanya ancaman tidak naik kelas bagi siswa yang menolak ikut program tersebut.
Terkait itu, Dedi mengungkap alasan dirinya menggagas program pendidikan karakter di barak militer lantaran didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab.
"Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab," kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Kompleksitas Persoalan Anak
Dengan kompleksitas persoalan anak-anak di Jawa Barat, terlebih dengan orangtua yang tak lagi sanggup untuk menanganinya, Dedi mengeklaim pihaknya hadir untuk memberikan solusi.
"Begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orangtua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani, sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati dan wali kota harus memberikan jalan, meski pun jalan itu darurat," ucapnya.
Maka dari itu, Dedi mengajak KPAI untuk turut membantu menangani persoalan tersebut. "Kami mohon dengan sangat, KPAI untuk menangani," tutur Dedi.
Dedi mengungkap, masih banyak anak-anak nakal atau berperilaku khusus yang masih belum tertangani oleh pihaknya.
"Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan bupati/wali kota se-Jawa Barat. Masih banyak, mohon KPAI agar ditangani mereka agar tugas-tugas saya menjadi ringan," ujarnya.