Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi isu adiksi dan kompetisi pada konteks gim online. Menurutnya, pemerintah sudah selayaknya mengatur agar gim online yang berisiko adiksi tinggi tidak bisa diakses oleh semua orang, khususnya anak-anak.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya mendampingi Meteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) kepada ratusan pelajar SMAN 2 Purwakarta, Rabu (14/5/2025) lalu.
Advertisement
PP Tunas, katanya, mesti benar-benar diimplementasikan dalam rangka melindungi anak-anak dari kecanduan gim online.
Gim online yang biasanya dikompetisikan pada ajang e-sport, kata Dedi, baiknya hanya diakses oleh mereka yang secara profesinal memang menekuni cabang olah raga tersebut.
“Yang gim online ini, seiring dengan PP dibuat itu kan nanti akan ada pengaturan. Jadi, kalau misalnya ini untuk sport, berarti kan tidak diakses oleh semua orang, artinya khusus mereka yang menekuni cabang itu sebagai cabang prestasi,” katanya kepada wartawan.
Dedi Mulyadi kerap menyatakan pandangannya terkait bahaya gim online. Bahkan, beberapa siswa di Jawa Barat yang akhirnya mengikuti program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di barak militer itu diklaim karena kecanduan gim online.
Sekalipun ada torehan prestasi di ajang e-sport, Dedi mengingatkan agar jangan sampai hal tersebut malah jadi pembenaran dan malah mengaburkan isu ancaman gim online terhadap anak-anak.
“Jangan sampai nanti yang juaranya hanya 10 tapi yang korbannya 100 ribu, kan ini harus jadi bahan perhatian kita,” katanya.
Menkomdigi: Sport Itu Fisik
Menteri Komunikasi dan Digital (Mekomdigi), Meutya Hafid, menyatakan, perlunya pembatasan gim online dengan risiko adiksi tinggi bagi pengguna anak-anak. Saat ini, pemerintah diaku bisa mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Lantas, apakah aturan tersebut bakal berdampak pada kelangsungan kompetisi E-Sport di kemudian hari?
Isu tersebut dibicarakan Meutya Hafid saat melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta. Dia bertemu sejumlah siswa, didampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pekan ini, Rabu (14/5/2025).
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Purwakarta termasuk yang pertama melaksanakan program siswa masuk barak. Pemerintah mengklaim, kecanduan gim online menjadi salah satu pangkal masalah bagi sejumlah siswa yang kemduian mesti mengikuti Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan tersebut.
“Indonesia di dunia cukup berhasil dalam e-sport? Ini kalau saya, mungkin berbeda pendapat, kalau dari kami, sport itu fisik, ya,” katanya kepada wartawan. “Saya gak bilang online itu jelek, tapi tetap, kalau namanya sport itu harus ada fisiknya,” tegas dia.
Menurut Meutya Hafid, gim online yang cenderung berisiko adiksi tinggi baiknya hanya diakses oleh orang dewasa, tidak untuk anak-anak. PP Tunas disebut mengatur hal tersebut.
“PP ini nanti mengatur bahwa gim, ketika gimnya itu memiliki adiksi tinggi maka dia harus diatur di ranah ini sehingga usia tertentu baru boleh masuk,” katanya.
“Artinya, kalau di atas 18 tahun silakan, tapi kalau di bawah 18 tahun harus dilihat bahwa mereka ini adalah anak-anak, kemudian apakah memang gim tersebut punya risiko tinggi, kalau punya risiko tinggi ya tidak bisa (diakses anak-anak),” imbuh Meutya.
Meutya menegaskan, peraturan pemerintah tersebut telah ditanda-tangani Presiden Prabowo, sehingga mesti segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan menjadi ujung tombak implementasi.
Karenanya, dia mengapresiasi insiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di barak militer dan sejumlah kebijakan lainnya yang berupaya mengatur perilaku anak di dunia digital.
"Kami mengapresiasi Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan gadget di sekolah. Jika semua kepala daerah menunjukkan komitmen seperti ini, maka implementasi PP Tunas akan berjalan lebih cepat dan merata," ujar Meutya.