Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berperan sebagai penyelenggara Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau konferensi parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang ke-19. Pertemuan internasional ini berlangsung di kompleks Gedung DPR pada tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.
Konferensi ini menjadi ajang strategis bagi negara-negara muslim untuk memperkuat solidaritas, terutama dalam isu Palestina, demokrasi, dan tantangan global.
Advertisement
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan dunia Islam, dengan populasi lebih dari 2 miliar jiwa atau seperempat penduduk global, harus menjadi kekuatan peradaban yang mempromosikan perdamaian.
"Sebagai kekuatan peradaban, negara - negara OKI harus mampu menjadi pelopor bagi perdamaian dunia dan tata dunia yang lebih baik," ujarnya.
Sayangnya, kenyataan berkata lain. Banyak negara-negara berpenduduk muslim terlibat dalam pertikaian. Terbaru, Pakistan selaku anggota OKI terlibat perang dengan India.
"Lebih menyedihkan lagi Palestina, mengalami pembumihangusan oleh Israel secara kejam. Bahkan bantuan kemanusiaan tidak bisa tersalurkan karena di blokade Israel," sambung Said.
Negara OKI Harus Bersatu Hentikan Agresi Militer Israel
Terkait Palestina, Ketua DPP PDI-Perjuangan ini mengatakan dunia seolah lumpuh untuk mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Karena itu, dirinya berharap konferensi PUIC merekomendasikan tuntutan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional.
"Israel melakukan aksi aksi di luar perikemanusiaan terhadap warga Palestina, namun tidak ada hukuman apapun terhadap Israel, yang seharusnya dibawa ke meja hijau Mahkamah Internasional di Den Haag.
Melalui konferensi PUIC ke-19, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani ini, Said berharap Indonesia tidak hanya bisa mendorong agar pemerintah negara-negara anggota OKI bersatu menghentikan agresi militer Israel ke Palestina dan memulihkan kembali peradaban yang damai di Palestina, tetapi juga menghadapi perang tarif perdagangan.
"Dunia menghadapi persaingan ekonomi dan politik seperti perang tarif perdagangan telah merusak tatanan perdagangan global, perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketegangan geopolitik. Kita berharap melalui rekomendasi PUIC ini, dunia Islam mampu memanifestasikan ajaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, untuk memberikan jalan keluar atas masalah masalah diatas," ujar Said.
Indonesia Sebagai Role Model Demokrasi dan Kesetaraan
Di tengah banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim menghadapi tantangan politik, perang dan konflik sosial antar faksi faksi politik, Said juga mengharapkan Indonesia dapat mengambil peran menjadi role model demokrasi dalam kehidupan politik.
"Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang berkemajuan, Indonesia bisa menghadirkan demokrasi dalam kehidupan politik. Islam yang sakral, dan demokrasi yang profan, namun bisa dipadukan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia," ujarnya.
Salah satu perwujudan demokrasi, lanjut Said, yang sulit dijumpai pada mayoritas negara muslim adalah ruang partisipasi perempuan yang luas di berbagai bidang. Namun, parlemen Indonesia membuktikan, dibawah kepemimpinan perempuan bisa menjadi parlemen yang disegani dunia, dan menjadi bagian dari parlemen global, yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, politik global yang lebih setara, dan berbagai agenda pembangunan
Dalam keterangannya, Said Abdullah menutup dengan harapan agar PUIC ke-19 menjadi momentum konsolidasi negara muslim.
"Momentum pertemuan PUIC ini harus menjadi ruang konsolidasi, menjadi common bonding negara negara muslim untuk lebih solid, setidak tidaknya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah terwujud, sehingga PUIC ke 19 ini memberikan makna penting bagi pencapaian resolusi damai di Timur Tengah, yang selama ini gagal terwujud," tuturnya.
(*)