Liputan6.com, Jakarta Selama ini perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat banyak tertuju pada kelompok miskin melalui berbagai program bantuan sosial. Namun, di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi, muncul pertanyaan apakah kelas menengah juga layak mendapatkan perhatian dalam bentuk insentif.
Head of Macroeconomics and Market Research Permata Bank Faisal Rachman menjelaskan, karakteristik konsumsi dan kontribusi ekonomi yang berbeda, kebijakan untuk kelas menengah memerlukan pendekatan yang lebih struktural dan berorientasi jangka panjang.
Advertisement
"Sebenarnya memang ada dua sisi. Apakah memang dibantu secara langsung untuk konsumsinya atau memang penyediaan untuk kesempatan lapangan pekerjaan lebih baik lagi," kata Faisal saat ditemui di kantor Permata Bank, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Faktir Inflasi
Menruutnya, jika melihat perekonomian nasional saat ini masih dihadapkan pada kondisi inflasi yang cenderung bersumber dari sisi suplai. Meskipun permintaan cenderung rendah, tekanan dari sisi pasokan tetap tinggi.
"Karena memang kita nggak bisa pungkiri, inflasi itu sebenarnya kan yang dari sisi demand-nya rendah, tetapi yang dari sisi supply-nya kan meningkat ya," ujarnya.
Hal ini menimbulkan potensi risiko inflasi lanjutan jika tidak ditangani dengan tepat, terutama bila direspons melalui kebijakan yang meningkatkan biaya produksi, seperti kenaikan gaji atau biaya logistik. Risiko ini bisa mengalir dari sisi suplai ke sisi permintaan, menciptakan tekanan tambahan terhadap daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah.
"Sehingga memang kenaikan gaji itu akan menjadi cost lagi tambahan. Itu yang memang tadi kita bilang memang ada risiko pass-through dari sisi supply ke sisi demand-nya," ujarnya.
Kebijakan Saat ini hanya Berfokus ke sisi Permintaan
Faisal menyebut, kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah lebih banyak fokus pada sisi permintaan. Misalnya, melalui pemberian diskon tarif listrik, subsidi transportasi menjelang masa libur panjang, hingga potongan harga tiket tol dan pesawat saat arus mudik.
Meskipun efektif dalam jangka pendek, sifat kebijakan seperti ini cenderung sementara dan tidak menyentuh permasalahan struktural yang lebih dalam.
"Tetapi memang fokusnya pemerintah itu kan sekarang untuk kontrol inflasi itu kan lebih banyak di sisi demand-nya. Kayak yang diskon tarif listrik, kalau ketika Lebaran itu ada diskon tarif tol, diskon pesawat terbang, untuk mudikan ya. Memang itu akan membantu, tetapi memang itu sifatnya kan yang temporer," katanya.
Kelas Menengah Butuh Kebijakan Bersifat Jangka Menengah dan Panjang
Di sisi lain, menurut Faisal, kelas menengah Indonesia membutuhkan dukungan yang lebih bersifat jangka menengah hingga panjang. Bukan hanya soal menjaga konsumsi, tapi juga bagaimana menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
"Sedangkan mungkin dari kelas menengah itu lebih butuh kebijakan yang struktural yang jangkanya jangka menengah dan panjang," ujarnya.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, belanja pemerintah memegang peranan krusial.
Ketika pengeluaran pemerintah dikurangi melalui efisiensi atau relokasi anggaran, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi, termasuk kelas menengah. Misalnya, pembatasan perjalanan dinas bisa berdampak pada tingkat hunian hotel, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan sektor jasa.