Liputan6.com, Jakarta Polisi telah mengamankan sebanyak 103 preman dan juru parkir (jukir) liar di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka diamankan selama sembilan hari atau dalam operasi Sikat Musi 2024.
Karo Ops Polda Sumsel Kombes Anis Prasetio Santoso mengatakan, operasi anti premanisme tersebut sudah digelar sejak 1 Mei 2025 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini.
Advertisement
Lalu, ratusan preman dan juru parkir liar yang diamankan Polda dan Polres jajaran itu terhitung sejak 1-9 Mei 2025.
"Betul, sampai sejauh ini ada 103 (preman dan jukir liar) yang sudah diamankan," kata Anis dalam keterangannya, Minggu (11/5/2025).
Menurutnya, selain bertujuan memberantas aksi premanisme, kegiatan ini juga dilakukan untuk memberantas aksi 3C (curat, curanmor dan curat).
"Kami mengimbau masyarakat untuk turut serta mendukung dengan melaporkan jika mengetahui atau melihat tindakan premanisme," ujar Anis.
Polda Sumsel, ditegaskannya berkomitmen untuk terus melakukan upaya preventif dan penindakan hukum terhadap aksi premanisme.
"Tidak ada tempat bagi aksi premanisme di Sumsel. Kami akan terus bekerja keras untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," tegasnya.
"Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan aksi premanisme kepada pihak kepolisian. Dengan kerja sama antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan aksi premanisme dapat diberantas secara efektif," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar operasi besar-besaran serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar terhadap praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Dalam kegiatan ini, Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.
Kapolri Sebut Sudah Tangani Ribuan Kasus Premanisme Sejak Digelar Operasi Anti Premanisme
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah ada ribuan kasus premanisme yang ditindak oleh polri sejak operasi anti premanisme. Diketahui Polri telah menggelar operasi besar-besaran bersama TNI untuk memberantas premanisme sejak 1 Mei 2025.
"Yang jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus yang tangani," ujar Sigit kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).
Operasi ini sebagai tindak lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto memberi atensi terkait maraknya tindak pidana premanisme yang terjadi belakangan.
Sigit menyampaikan, beberapa kasus premanisme yang ditanganinya itu ada yang menonjol dan viral di media sosial. Dia mengimbau kepada masyarakat maupun para pelaku usaha yang menjadi korban preman agar segera melapor ke kantor kepolisian sekitar.
"Yang jelas kita membuka semua layanan pengaduan dan kita pasti tindak tegas," katanya.
"Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kami yang tangani," Sigit menegaskan.
Negara Tidak Boleh Kalah dengan Preman
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan pihaknya mendukung operasi anti premanisme yang dilakukan kepolisian dan TNI. Soedeson menyatakan negara tidak boleh kalah dengan preman.
"Negara tak boleh kalah dengan preman. Berantas sampai ke akarnya. Tangkap dan hukum dengan berat," kata Tandra saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).
Menurutnya, polisi harus serius memberi efek jera, jangan hanya dihukum beberapa hari kemudian dilepaskan. "Karena biasanya mereka tidak takut, karena hanya ditahan sebentar kemudian lepas. Jadi ini ada operasi 15 hari biasanya mereka tiarap dulu. Jangan dibiarkan, harus dibuat jera," ungkapnya.
Politikus Golkar ini menyebut, ormas harus tahu bahwa negara hadir untuk kepentingan rakyat dan juga menjaga investasi. "Harus tahu mereka bahwa negara hadir, negara punya kepentingan agar kondisi kondusif demi masyarakat dan ekonomi," pungkasnya.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com