Liputan6.com, Jakarta - Blunder dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, kembali terjadi. Tidak tanggung tanggung, yang melakukan 'blunder' tersebut, justru datang dari pejabat publik yang juga menjabat sebagai juru bicara kepresidenan. Satu jabatan yang menuntut keahlian berkomunikasi 'tingkat dewa', karena diharuskan untuk minimal kesalahan (zero mistake), sebagai konsekuensi menjadi kepanjangan lidah dari pimpinan tinggi suatu negara.
Dapat dibayangkan, jika ternyata pihak yang mengemban tugas tersebut, malah menjadi pembuat gaduh dan viral di masyarakat, dengan mengucapkan tanggapan yang dinilai banyak pihak kontra produktif untuk institusi di mana pejabat itu berada.
Advertisement
Kegaduhan yang dibuat oleh Hasan Nasbi ini, tidak saja mengundang berbagai komentar negatif bagi dirinya, tetapi tanpa disadari olehnya, juga menyeret pimpinan tinggi negara - Presiden, menjadi seperti orang yang tidak cakap dalam memilih tim komunikasinya, sehingga bolak balik harus merevisi salah ucap atau slip of tongue baik dari tim komunikasi kepresidenan maupun staf khususnya.
Tentunya masih segar dalam ingatan masyarakat, ketika salah bicara ini juga terjadi pada pejabat publik yang juga menjadi staf khusus kepresidenan, dan dengan becanda menghina seorang penjual es teh, pada saat pejabat publik tersebut berbicara di hadapan orang orang yang menghadiri ceramahnya. Tanpa ampun, masyarakat langsung menghukum dengan hujatan, komentar negatif sehingga berujung pada mundurnya pejabat tersebut dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden untuk urusan keagamaan.
Ucapan Hasan serta pejabat publik lainnya, dinilai tidak berempati dan mengabaikan prinsip kebebasan pers serta mencederai jabatannya sebagai pejabat publik dibidang komunikasi, yang seharusnya menjadi contoh bagi pelaksana tugas komunikasi yang lain, bahwa komunikasi publiknya sangat santun dan tidak memicu kontroversi.
Ucapan Hasbi juga dinilai oleh seorang pengamat politik yang menyatakan bahwa Hasbi tidak berempati dan meremehkan teror yang dihadapi media massa. Menurut pengamat, sebagai orang yang berada di lingkaran istana, seharusnya Hasan Nasbi merespon sebuah teror terhadap kebebasan pers dengan cara yang kondusif dan bersimpati.
Begitu seringnya pejabat publik seperti tidak sadar, bahwa komunikasi publik yang dilakukannya, terikat dengan aturan yang salah satunya adalah tidak menganggap rendah khalayak ataupun masyarakat yang menghadiri dan mendengarkan komunikasi publiknya.
Judy Pearson dan Paul Nelson (2009), mendefinisikan komunikasi publik sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi di mana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab.
Dalam kegiatan komunikasi publik, seperti layaknya proses komunikasi yang sederhana, maka pengirim pesan atau sumber yang akan menyampaikan pesan, terlebih dahulu harus dapat menyesuaikan pesan yang dikirim, agar dapat mencapai pemahaman yang maksimal. Karena terkadang, secara virtual penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sumber pesan atau bahkan tidak mengerti sama sekali (Pearson, 2009: 20).
Oleh karena itu, menjadi satu keharusan bagi pejabat publik yang baru dilantik, untuk memahami karakteristik dari pemirsa atau siapapun pihak yang menjadi penerima pesannya, agar pesan dapat diterima dengan baik, jelas dan benar serta sesuai dengan harapan pengirim pesan tersebut.
Setelah diamati, ternyata kejadian terpelesetnya lidah dari para pejabat publik dalam komunikasi publiknya, seringkali terjadi dan dialami oleh mereka yang tiba tiba ditunjuk atau diberikan amanah untuk menjadi pejabat publik dan tentu saja konsekwensinya harus melakukan komunikasi publik.
Seringkali pejabat yang baru tersebut, terpilih tanpa memiliki atau dibekali ilmu serta pengetahuan komunikasi publik yang memadai. Dan ini menjadi lebih serius, karena hal tersebut terjadi pada seseorang yang menjabat sebagai pelaksana komunikasi untuk lembaga ternama bahkan kepresidenan.
Dari pengamatan penulis, ternyata penyebab dari seringnya terjadi salah ucap atau salah bicara dari pejabat publik adalah karena terkena gegar atau kejutan budaya. Mengapa bisa dikatakan demikian? karena dari beberapa pejabat publik yang pernah mengalami 'keselip lidah' tersebut, ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan formal ataupun menguasai ilmu komunikasi.
Seringkali dalam kegiatan sehari harinya dalam melakukan kegiatan komunikasi, umumnya ditujukan bagi masyarakat terbatas dan homogen, serta hanya dalam skala lokal bukan nasional. Akibatnya, ketika harus menghadapi masyarakat yang majemuk atau banyak dan beragam dan dengan titipan pesan yang cukup berat dan cenderung doktrin (pemaksaan), maka terjadilah kegamangan dalam penyampaiannya, sehingga pesan tidak diterima dengan baik oleh khalayaknya.
Karena tidak dikemas dengan baik untuk disesuaikan dengan kebiasaan dan pengetahuan serta pemahaman yang sama dari penerima pesan. Pengirim pesan menganggap bahwa dirinya saat ini adalah pejabat publik yang harus dimengerti dan diikuti serta dipercaya oleh masyarakat.
Geger Budaya
Gegar budaya diartikan sebagai pengalaman yang dialami seseorang ketika ia berpindah atau memasuki lingkungan budaya yang berbeda dari lingkungannya sendiri.
Kejutan budaya juga diartikan sebagai perasaan disorientasi, kebingungan, dan ketidakpastian yang dapat terjadi ketika seseorang dihadapkan pada budaya, cara hidup, atau serangkaian sikap baru tanpa persiapan yang memadai. Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sangat besar pengaruhnya kejutan budaya bagi pejabat publik yang gagal dalam melakukan komunikasi publiknya.
Akibatnya viral dan menjadi malapetaka bagi reputasinya. Begitu pentingnya, persiapan seorang pejabat publik yang baru dilantik, untuk segera memahami liku liku komunikasi publik dan mendalami posisinya yang baru serta mengetahui siapa publik yang akan menerima pesannya, agar tidak gagal diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran komunikasinya. Sehingga pesan dan komentar dirinya sebagai pejabat publik, dapat mengena dan diterima oleh masyarakat.
Begitu besarnya pengaruh kegagalan berkomunikasi publik dengan reputasi pejabat publik tersebut. Tidak heran jika pejabat publik yang sudah pernah terjatuh dalam 'jebakan' komunikasi publik ini, untuk selanjutnya akan berusaha lebih berhati hati dalam berbicara.
Seperti mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, yang langsung irit bicara, setelah kasusnya viral akibat komunikasi publik lainnya, yang dilakukan oleh pejabat pelaksana komunikasi perusahaan (Pertamina) saling bertentangan, jauh dari fakta yang ada.
Memahami dan kenali siapa khalayak atau audience kita, adalah salah satu kunci untuk menghindari kesalahan dalam berkomunikasi dengan public. Dengan pemahaman yang baik terhadap siapa yang akan kita ajak berkomunikasi, paling sedikit akan memberikan arah dan bentuk komunikasi publik yang bagaimana yang paling pas, mudah dicerna informasinya dan menghindari kita untuk masuk dalam jebakan ataupun mengalami geger budaya, sehingga pesan dapat di komunikasi kan dengan baik, efektif dan benar serta tepat sasaran.
Masalah yang umumnya terjadi dalam komunikasi publik karena tidak dilakukannya persiapan yang matang dalam mengenal serta memahami khalayaknya, antara lain adalah: kelebihan informasi, kendala bahasa, kesenjangan generasi, kesenjangan teknologi, serta etnisitas.
Jika hal hal ini tidak dipahami akibat geger budaya karena tiba tiba menjabat posisi yang tinggi dalam struktur organisasi yang menuntut dilakukannya komunikasi public, maka besar kemungkinan akan menjadi masalah besar yang pada khirnya berakibat dari runtuhnya reputasi dari institusi ataupun lembaga dimana komunikator publik itu berada.
Saran juga untuk pihak yang akan memilih pejabat publik, khususnya sebagai juru bicara ataupun akan bertanggung jawab untuk komunikasi publik, tentunya juga harus melihat rekam jejak dari pejabat publik tersebut, agar bisa diminimalkan dampak yang terjadi jika pejabat tersebut membuat kesalahan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang budaya dan sosial.
Komunikasi publik itu sendiri pengertiannya, merujuk pada kampanye komunikasi; yakni kegiatan yang menggunakan berbagai teori dan strategi komunikasi untuk mempengaruhi khalayak luas dengan cara-cara yang dapat diukur. Komunikasi publik juga mengupas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan berbicara di depan umum, dengan cara menyusun pesan informatif maupun pesan persuasif kepada khalayak.
Akhir kata, meskipun pejabat publik yang melakukan kesalahan berkomunikasi tersebut, pada akhirnya mundur dari jabatannya, namun damage already happen.Tidak mudah merubah kerusakan yang terjadi yang membuat situasi kurang menguntungkan dalam kegiatan komunikasi publik tersebut.
Perlu kehati-hatian serta strategi yang tepat untuk tidak saja meluruskan informasi ataupun komentar yang salah, tetapi juga bagaimana membereskan ataupun memperbaiki kerusakan yang terjadi untuk dapat mempertahankan reputasi yang sudah ternoda, menjadi reputasi yang positif kembali.
kPerlu kerjasama dan harmonisasi yang baik antara pimpinan dan pejabat komunikasi publik, baik didalam institusi maupun perusahaan, agar dapat terwujud komunikasi publik yang konsisten, efektif dan dapat diterima serta dimengerti oleh seluruh khalayak yang menjadi tujuan komunikasi tersebut.
Penulis: Ratna Indrayani, Pengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Bakrie Jakarta