Liputan6.com, Beijing - Dalam dunia politik, China dinilai semakin melakukan pendekatan terhadap sejumlah negara di Afrika dan belahan dunia lainnya.
Dari daerah penghasil mineral di Afrika hingga zona konflik di Asia Tenggara, tindakan Beijing dinilai pengaman telah mengungkap pola baru dalam politik luar negerinya.
Advertisement
Republik Demokratik Kongo menjadi contoh baru. Negara Afrika tengah ini, yang memasok lebih dari 40 persen tantalum dunia -- mineral penting untuk industri elektronik dan kedirgantaraan -- telah masuk dalam strategi sumber daya global Tiongkok.
Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan yang menguntungkan dengan DRC dan Rwanda terlepas dari konflik sengit mereka, Tiongkok baru-baru ini meminta Rwanda untuk mengakhiri dukungannya terhadap kelompok pemberontak M23.
Menurut pengamat dan profesor Hubungan Internasional di National Defence University Ankit K, langkah ini muncul saat kemajuan pemberontak mengancam kepentingan pertambangan Tiongkok, khususnya di Kivu Selatan, tempat laporan menunjukkan sekitar 450 operasi pertambangan ilegal Tiongkok, dikutip dari laman newsday, Senin (28/5/2025)
Suara Tiongkok yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk peran Rwanda dalam konflik tersebut menandai penyimpangan dari praktik biasanya untuk abstain pada isu-isu yang melibatkan sekutu -- tetapi pengecualian ini membuktikan aturannya.
Myanmar juga jadi negara yang melakukan pendekatan dengan Tiongkok. Setelah lama mempertahankan hubungan dekat dengan junta militer Myanmar, Tiongkok kini dinilai telah memasukkan dirinya secara langsung ke dalam konflik sipil negara tersebut.
Tiongkok memang telah mengirim tim untuk memantau gencatan senjata yang ditengahinya antara militer Myanmar dan MNDAA, kelompok pemberontak yang sebagian besar terdiri dari etnis Tionghoa.
Respons China Atas Situasi di Myanmar
Klaim juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun bahwa Tiongkok "mendukung berbagai pihak di Myanmar dalam melaksanakan konsultasi yang bersahabat menuju rekonsiliasi politik" dinilai sebagai bahasa diplomatik yang bertele-tele oleh pengamat dalam politik internal Myanmar secara langsung.
Ankit K juga menyarankan Tiongkok terutama bekerja melalui platform multilateral seperti Dewan Keamanan PBB dan organisasi regional Afrika, yang memberikan kesan legitimasi internasional pada intervensinya.
Hal ini memungkinkan Beijing menampilkan dirinya sebagai pemangku kepentingan global yang bertanggung jawab sekaligus memajukan kepentingan nasionalnya yang didefinisikan secara sempit.
Di balik kehalusan diplomatik dan retorika pembangunan, Ankit K menyebut terdapat kenyataan pahit dari kekuatan yang sedang bangkit yang bertekad untuk mengamankan kepentingannya tanpa mempedulikan biaya bagi kedaulatan, demokrasi, atau nyawa manusia.