Sekjen: Kepala Daerah yang Diusung PKS Harus Seirama dengan Program Prabowo

Sekjen berharap para kepala daerah yang diusung PKS bisa berinisiatif untuk adaptif tanpa kehilangan program unggulan daerah yang sudah berjalan.

oleh Muhammad Radityo PriyasmoroDiterbitkan 30 April 2025, 07:40 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan, realitas politik partainya yang saat ini tergabung bersama koalisi Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dia menyatakan kepada kepala daerah yang diusung PKS harus mampu mengambil langkah cepat membaca program prioritas nasional.

"Kepala daerah dari PKS harus cepat membaca program prioritas nasional Prabowo dan sinkronisasi RPJMN. Yang paling penting harus menyelaraskan RKPD dengan RKP pemerintah yang mendapat atensi khusus oleh presiden," ujar Habib Aboe saat memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan Silaturahim Nasional (Silatnas) Pimpinan Daerah PKS se - Indonesia di Jakarta Selasa 29 April 2025, malam. 

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini juga berharap para kepala daerah yang diusung PKS bisa berinisiatif untuk adaptif tanpa kehilangan program unggulan daerah yang sudah berjalan.

Menurutnya, sikap sinkron ini memperlihatkan koherensi antara pemerintah pusat dan daerah PKS, tanpa terkesan kehilangan independensi lokal.

"Di sini antum sekalian akan dapat dua point, pertama, antum sekalian akan terlihat mendukung Pemerintah Pusat. Kedua, program antum di daerah akan dapat dukungan dari pusat," terangnya.

Lebih jauh, wakil rakyat daerah pemilihan Kalsel 1 ini meminta, kepala daerah yang diusung PKS harus mengoptimalkan peran mereka sebagai jembatan politik.

"Jadilah penghubung yang efektif antara pemerintah pusat, partai di tingkat nasional, dan masyarakat daerah," pesan Anggota Komisi III DPR ini.

 

PKS Perkuat Pemerintahan Nasional

Habib Aboe pun mendorong, kepada kepala daerah PKS untuk mewajibkan berkomunikasi dengan DPP dan Pemerintah Pusat. Tujuannya, demi memperkuat citra nasional PKS sebagai partai yang moderat, inovatif, nasionalis-religius, dan membumi.

"Tunjukkan bahwa PKS dalam koalisi justru memperkuat pemerintahan nasional lewat kinerja nyata, bukan hanya bagi-bagi kekuasaan," dia menandasi.

Infografis

Infografis Dukung Wacana Duet Ganjar-Anies, Sandiaga Goda Demokrat & PKS. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya