Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kemungkinan akan mempertimbangkan untuk mengekspor beras tahun ini jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Hal ini berkebalikan dengan tahun lalu yang melakukan impor beras.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Indonesia dapat mengekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri mencukupi dan produksinya melimpah.
Advertisement
"Kalau cadangan pangan kita siap dan produksi melimpah, misalnya mencapai 32 juta ton, kenapa tidak?" kata Arief dikurip dari Antara, Rabu (23/4/2025).
Untuk bisa dianggap cukup, Arief mengatakan pemerintah harus menyimpan setidaknya 1 juta ton beras sebagai stok cadangan. "Itu bergantung pada presiden, karena keputusan untuk ekspor atau impor harus datang dari presiden," imbuhnya.
Baru-baru ini, Kementerian Pertanian RI melaporkan surplus produksi beras dalam negeri di tengah krisis pangan yang melanda beberapa negara. Menurut Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, surplus beras diperkirakan akan mencapai sekitar 2,8 hingga 3 juta ton per April tahun ini.
Diskusi mengenai ekspor beras ini muncul sebagai respons terhadap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia.
Impor Bengkak di 2024
Sebelumnya, penurunan produksi padi di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan impor beras.
Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko), Ismariny menjelaskan, di akhir 2024, impor beras bisa mencapai 6 juta ton, meningkat dari 3 juta ton jika dibandingkan dengan impor 2023.
Penurunan produksi padi disebabkan oleh berbagai tantangan.
Kerusakan Infrastruktur
"Ini kalau kita intenvarisin itu diantaranya tantangannya adalah ketersediaan lahan pertanian dan air yang terus berkurang. Kemudian adanya dampak pemanasan global yang mengakibatkan fenomena iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman sulit diprediksi," kata Ismariniy, dalam acara Sarasehan Pertanian Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi Modern, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Adanya kerusakan infrastruktur pertanian dan ketidaktepatan dalam pemenuhan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi.
"Kami sedang berupaya memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran untuk membantu petani," tambahnya.Dia menyoroti akses petani terhadap modal juga menjadi masalah, meskipun ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program ini belum sepenuhnya menjangkau petani kecil.
Selain itu, kelembagaan pertanian yang belum berkembang secara optimal dan lemahnya koordinasi di berbagai tingkatan turut memperburuk situasi.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Di sisi lain, peningkatan kebutuhan pangan sejalan dengan pertumbuhan laju penduduk, dampak perubahan iklim global menjadi salah satu kendala yang dihadapi bersama-sama, sehingga pemerintah terus melakukan upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan negara.
Dia menilai, Bioteknologi modern dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam pertanian 4.0 untuk mendukung ketahanan pangan di tengah tantangan global yang ada saat ini.
"Bioteknologi modern merupakan salah satu pilar t utama dalam pertanian 4.0 dan menawarkan solusi efektif untuk mendukung ketahana pangan ditengah berbagai tantangan global saat ini, terutama memang terkait dengan perubahan iklim," tutup Ismariny.