Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memberikan beberapa usulan dalam rangka menyikapi kebijakan tarif Resiprokal yang dirilis AS. Adies menilai kebijakan tersebut merupakan babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali.
Karenanya, ditinjau dari kelangsungan usaha eksportir, terutama untuk produsen produk ekspor unggulan ke AS seperti elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut, Adies menilai kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah.
Advertisement
“Apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS. Hal ini diperlukan agar keberlanjutan produksi dan kapasitas produksi produsen ekspor tidak terdampak secara signifikan, termasuk mitigasi terhadap implikasi PHK karena menurunnya volume penjualan sebagai akibat kebijakan tarif AS,” jelas Adies dalam keterangan, Senin (7/4/2025).
Adies menilai Pemerintah perlu merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk mencegah terjadinya spill over atau membanjirnya berbagai produk-produk asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS.
Misalnya, perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” jelasnya.
DPR Dukung Respon Cepat Pemerintah
Tidak hanya itu, ia pun menegaskan DPR mendukung respons cepat pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal AS, serta meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya, tepat kiranya, Pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” kata diw.
Di samping itu, Adies menilai pemerintah Indonesia harus tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS. Langkah diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal juga perlu didukung.
“Kami mendukung penuh Instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” pungkasnya.