Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sejak periode sebelumnya telah menetapkan sejumlah target bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Mulai dari 40 persen belanja negara untuk produk UMKM, hingga rasio kredit untuk UMKM tembus 30 persen, semisal lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sayangnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad membeberkan, berbagai janji pemerintah tersebut masih belum terlaksana sesuai target.
Advertisement
"Kalau dari sisi kredit kan masih sekitar 19 persen dari target 30 persen, tidak berkembang beberapa tahun terakhir. KUR juga stagnan, walaupun besar tapi tidak akan cepat," kata Tauhid kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).
Menurut dia, penyaluran kredit kepada UMKM ini masih terkendala dari sisi permintaan (demand) yang belum tumbuh cepat. Lantaran terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini.
"Jadi walaupun uangnya dikucurin, tapi demand-nya kan enggak tumbuh berkembang. Karena tadi, UMKM kita sangat tergerak oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan tergantung kondisi makro," ungkapnya.
"Karena itu ditumbuhkan yang sektor produksi, industri, dan sebagainya. Itu butuh inovasi dan sebagainya. Itu yang saya kira penting untuk dilakukan," dia menekankan.
Oleh karenanya, ia berharap demand terhadap UMKM tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta maupun BUMN. Itu bisa terwujud dengan pelibatan UMKM terhadap suatu proyek yang memberikan efek berganda, alias multiplier effect.
"Industri-industri yang saya kira bisa memberikan multiplier effect besar itu yang kemudian bisa ditumbuhkan. Misalnya industri otomotif, besi dan baja, elektronik, kimia, alas kaki, tekstil. Itu yang sebenarnya bisa mendorong pekerja kita lebih banyak," paparnya.
Pemerintah Harus Terus Kawal
Lebih lanjut, Tauhid meminta agar pemerintah tidak abai untuk terus memelototi implementasi pelibatan UMKM oleh pihak swasta.
Sebagai contoh, ia menyebut pembukaan tambang baru yang terjalin melalui skema kerja sama dengan pemerintah. Pada praktiknya, UMKM harus dipastikan bisa ikut terlibat dalam rantai pasok.
"Misalnya penyediaan alat transportasi, makanan/minuman, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tidak main (inti). Kalau main itu kan agak berat, tapi yang support itu perlu UMKM. Itu perlu dalam nota kesepahaman," tuturnya.
Kredit Bermasalah UMKM Masih Tinggi
Adapun menurut laporan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, angka kredit bermasalah (non performing loan/NPL) UMKM masih tinggi, mencapai 4,02 persen pada 2024.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu, Maman mengatakan, meskipun angka ini masih di bawah target Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah tetap akan berupaya untuk menurunkannya.
"Terkait NPL, tentunya kita sama-sama bisa memahami dan memiliki argumentasi, karena tidak mudah mengurusi secara teknis pendanaan peminjaman terhadap usaha mikro," ujar Maman, dikutip dari Antara.