Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah tidak memiliki kompetensi untuk berbicara soal hukum. Menurutnya, Fahri bukanlah orang dengan latar belakang pendidikan hukum.
"Siapa yang bukan sarjana hukum tidak boleh ngomong hukum. Fahri kan SE, bukan SH. Ributlah kayak burung cucak rowo," ujar Ruhut di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).
Namun, Ruhut tidak secara langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukan Fahri dengan melaporkan 10 nama dari KPK ke polisi terkait penyitaan 5 mobil mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu salah. "Yang boleh ngomong lembaga hukum," ucapnya.
"Apapun bagi saya serangan PKS dan Fahri, kok Fahri tak dikasih sanksi sama PKS. Janganlah maling teriak maling. Kebakaran jenggot," imbuh Ruhut.
Sebagai salah satu kader Partai Demokrat, Ruhut pun meminta SBY secara langsung memantau kasus tersebut. Selain itu, dia juga meminta agar PKS tidak bertindak reaktif.
"PKS harus mencontoh dan meneladani Demokrat," tutup Ruhut. (Mut/*)
"Siapa yang bukan sarjana hukum tidak boleh ngomong hukum. Fahri kan SE, bukan SH. Ributlah kayak burung cucak rowo," ujar Ruhut di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).
Namun, Ruhut tidak secara langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukan Fahri dengan melaporkan 10 nama dari KPK ke polisi terkait penyitaan 5 mobil mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu salah. "Yang boleh ngomong lembaga hukum," ucapnya.
"Apapun bagi saya serangan PKS dan Fahri, kok Fahri tak dikasih sanksi sama PKS. Janganlah maling teriak maling. Kebakaran jenggot," imbuh Ruhut.
Sebagai salah satu kader Partai Demokrat, Ruhut pun meminta SBY secara langsung memantau kasus tersebut. Selain itu, dia juga meminta agar PKS tidak bertindak reaktif.
"PKS harus mencontoh dan meneladani Demokrat," tutup Ruhut. (Mut/*)
