Liputan6.com, Solo: Debat publik calon gubernur Jawa Tengah di Solo, Jateng, diwarnai kericuhan, baru-baru ini. Kerusuhan berawal ketika moderator mempersilakan sekelompok orang untuk menyumpah 16 cagub yang hadir agar tidak melakukan politik uang. Saat para cagub diminta berdiri dan menirukan bunyi sumpah, sejumlah penonton dari kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat mencegahnya. Mereka menilai, pengambilan sumpah itu tak memiliki dasar yang jelas.
Akibatnya, sejumlah orang saling dorong dan berebut mic, bahkan hampir saling pukul. Untungnya, satuan tugas Partai Golongan Karya berhasil mengendalikan emosi para peserta. Namun, akibat insiden ini sejumlah cagub menolak melanjutkan debat, termasuk calon dari kalangan wartawan Teguh Hadi Prayitno.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Muhammad Hasbi mengaku tidak pernah mengagendakan acara pengambilan sumpah. Pasalnya, ke-16 cagub sudah pernah menandatangani pernyataan tidak melakukan praktik politik uang. Dari 17 calon yang terdaftar, hanya seorang yang tidak hadir, Ketua DPRD Jateng Mardijo yang juga Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jateng.
Debat publik calon pejabat negara bisa jadi hal yang baru di negeri ini. Menurut pengamat politik A.S. Hikam, debat publik cagub dapat dijadikan media pembelajaran politik. "Ini [proses demokratisasi] akan terus menggelinding, sebagai satu hal yang paling dipercaya masyarakat," kata Hikam, seusai mengikuti debat publik cagub Jawa Timur di Surabaya [baca: Bakal Calon Gubernur Jatim Mengikuti Debat Publik].(ZAQ/Teguh Hadi Prayitno dan Kukuh Ary Wibowo)
Akibatnya, sejumlah orang saling dorong dan berebut mic, bahkan hampir saling pukul. Untungnya, satuan tugas Partai Golongan Karya berhasil mengendalikan emosi para peserta. Namun, akibat insiden ini sejumlah cagub menolak melanjutkan debat, termasuk calon dari kalangan wartawan Teguh Hadi Prayitno.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Muhammad Hasbi mengaku tidak pernah mengagendakan acara pengambilan sumpah. Pasalnya, ke-16 cagub sudah pernah menandatangani pernyataan tidak melakukan praktik politik uang. Dari 17 calon yang terdaftar, hanya seorang yang tidak hadir, Ketua DPRD Jateng Mardijo yang juga Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jateng.
Debat publik calon pejabat negara bisa jadi hal yang baru di negeri ini. Menurut pengamat politik A.S. Hikam, debat publik cagub dapat dijadikan media pembelajaran politik. "Ini [proses demokratisasi] akan terus menggelinding, sebagai satu hal yang paling dipercaya masyarakat," kata Hikam, seusai mengikuti debat publik cagub Jawa Timur di Surabaya [baca: Bakal Calon Gubernur Jatim Mengikuti Debat Publik].(ZAQ/Teguh Hadi Prayitno dan Kukuh Ary Wibowo)