Tidak Ada Tim Transisi, Ketum ProJo: Prabowo Selalu Ikut Rapat dengan Jokowi

Budi menuturkan diikutsertakannya Prabowo dalam setiap rapat internal Jokowi akan semakin memudahkan peralihan kepemimpinan pada Oktober 2024.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 25 Mar 2024, 17:26 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberian anugerah kali ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hal itu pun sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Pro Jokowi yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan tidak ada tim transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo kini selalu hadir mendampingi Jokowi memimpin rapat terbatas maupun internal dengan menteri.

"Enggak ada (tim) transisi. Ini Pak Prabowo rapat terus. Ini setiap rapat ada rapat internal, rapat-rapat terbatas Pak Prabowo selalu mendampingi Pak Presiden kok," jelas Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia menilai tim transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo tak diperlukan. Sebab, kata Budi, ada beberapa tokoh penting di koalisi Prabowo sudah menjabat sebagai menteri di pemerintahan Jokowi.

"Orang transisi gimana, orang sudah di dalam begini semuanya," ujar dia.

Budi menuturkan diikutsertakannya Prabowo dalam setiap rapat internal Jokowi akan semakin memudahkan peralihan kepemimpinan pada Oktober 2024. Dengan begitu, Prabowo telah memahami kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang perlu diteruskan dan diperbaiki.

"Paling enggak kan beliau sudah dapat ininya. Ya problematikanya, apa yang baik diteruskan, apa yang belum bisa diperbaiki. Sehingga transisinya enggak perlu waktu lagi," tutur Budi.

 

2 dari 3 halaman

Bantah Hubungan Jokowi-Prabowo Retak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Jumat, (8/3/2024). Jokowi tampak didampingi Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Dia menyampaikan hal ini sekaligus membantah isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Budi menyebut isu tersebut merupakan gosip murahan dan upaya mengadu domba.

"Jadi enggak ada tuh gosip-gosip berjarak. Gimana orang setiap rapat (ada), itu mah gosip murahan itu. Itu upaya mengadu domba. Ya gimana orang tiap rapat (Prabowo) ikut, gimana sih," pungkas Budi.

3 dari 3 halaman

Bantah Isu Jokowi Titip Nama Menteri ke Prabowo, Ketum ProJo: Itu Gosip

Budi Arie sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wamendes. Sebelum menjabat sebagai Wamendes, dia dikenal sebagai Kooordinator Nasional Relawan PROJO (Pro Jokowi) pada 2013 hingga 2014. Lalu dari 2014 hingga saat ini, ia merupakan Ketua Umum DPP PROJO. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus suparto)

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi membantah isu yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menitipkan sejumlah mama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Budi menyebut isu tersebut hanyalah sekedar gosip.

"Enggak lah. Gosip, gosip," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan Prabowo. Namun, Budi mengatakan belum ada pembahasan soal nama-nama menteri yang disodorkan Jokowi.

"Belum, belum. Masih jauh, Belanda masih jauh," ujar Budi Arie.

Menurut dia, hal yang wajar apabila Jokowi merekomendasikan nama untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Budi menilai semua pihak berhak mengusulkan nama-nama yang dinilai berkompeten menjadi menteri.

"Nah gini loh, usulan mah boleh aja. Kalian ngusulin siapa juga boleh, nggak dilarang. Namanya demokrasi," tutur Ketum Projo menandaskan.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjawab isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut terlibat dalam penyusunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ari menegaskan bahwa pengangkatan menteri kabinet merupakan kewenangan penuh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Infografis Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran Pilpres 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya