Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengakui hingga kini proses perizinan berusaha di setiap daerah memiliki regulasi yang berbeda.
"Kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan Pusat," kata Dian dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Djakarta Teater – Lounge Area, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Advertisement
Di sisi lain, kata Dian, diketahui setiap kepala daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga tidak jarang justru membingungkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut.
Alhasil pelaku usaha memilih pindah ke daerah yang lebih memiliki infrastruktur atau regulasi yang sudah mumpuni.
"Harapannya ke depan pemerintah pusat harus betul-betul memperhatikan kebijakan dari pemerintah daerah yang dikeluarkan walaupun sekarang ini ada otonomi daerah. Ini sangat mengganggu sekali," ujarnya.
Tak hanya kebijakan perizinan berusaha yang berbeda-beda. Melainkan, banyak investor mengeluhkan masih banyak pungutan liar (pungli).
"Pemerintah pusat ada kebijakan apapun pemerintah daerah harus mengikuti itu, dan yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli di daerah," katanya.
Oleh karena itu, KADIN DKI Jakarta berharap para Capres agar memperhatikan pembangunan kota sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi, kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan disetiap kota/kabupaten dan juga harua digarisbawahi," pungkasnya.
Ganjar Optimis Bisa Buat Pertumbuhan Ekonomi Naik, Pungli Diberantas
Sebelumnya, Calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara unggul pada 2045.
Dia menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 7 persen pada tahun itu.
"Banyak yang bilang Ganjar ambisius. Padahal ini sangat mungkin dan saya yakin pasti bisa. Roadmapnya sudah ada," ucap Ganjar di acara Rakorpimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Ganjar menegaskan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 7 persen pada 2045, maka negara ini akan masuk dalam jebakan middle income trap. Selain itu, bonus demografi yang dimiliki akan menjadi malapetaka demografi.
"Maka kita harus berjuang untuk mewujudkan itu. Effort-nya memang tidak boleh biasa-biasa saja," tegasnya.
Ganjar optimis ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen bukan mimpi. Banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan itu.
Janji di Bekasi
Sebelumnya, Ganjar menjanjikan akan memberantas praktik pungutan liar (pungli) alias percaloan di dunia industri atau usaha.
Hal tersebut disampaikan usai bertemu dengan pelaku UMKM dan buruh yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).
Menurut Ganjar, ia dan Mahfud Md berkomitmen akan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Saya kira ini bagian dari apa yang terjadi di masyarakat praktik-praktik buruk seperti ini pungli dan ternyata tidak hanya di pemerintah dan di masyarakat terjadi seperti itu. Dan inilah yang harus sikat,” ujar Ganjar.