Menteri PUPR: Tak Mungkin Orang Hidup Nyaman Tanpa Air

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan arti penting air dalam kehidupan masyarakat.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 11 Des 2023, 13:30 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, untuk menuju kota yang ramah air, tak sebatas menitikberatkan pada pengendalian banjir. Tapi juga perlu memperhatikan soal pasokan air dan upaya untuk membersihkan lingkungan. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan arti penting air dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air dan pengelolaan air jadi kunci kenyamanan lingkungan.

Hal ini diungkap Menteri Basuki dalam seminar bertajuk Mewujudkan Kota Ramah Air: Tantangan dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, di Jakarta, Senin (11/12/2023). Basuki bilang, air menjadi poin penting agar satu kota atau kawasan bisa dicintai dan layak untuk ditinggali.

"Jadi, kalau water sensitive atau water resilience city tidak hanya untuk banjir, tidak untuk water supply, tapi juga kenyamanan," kata dia, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

"Water sensitive, ada yang namanya livable city, sustainable city. Semuanya pasti dasarnya adalah air karena orang mau hidup nyaman, harus ada air, nggak mungkin orang nyaman hidup tanpa air," sambungnya.

Dia menegaskan, untuk menuju kota yang ramah air, tak sebatas menitikberatkan pada pengendalian banjir. Tapi juga perlu memperhatikan soal pasokan air dan upaya untuk membersihkan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan Indonesia memiliki tantangan dalam pemenuhan air. Setidaknya, perlu ada peningkatan sebanyak 50 miliar meter kubik dari 19 miliar meter kubik saat ini.

"Hampir 160 persen dan sekitar 250 meter kubik per kapita dapat menghilangkan dampak negatif penyimpanan air bahkan dengan skenario perubahan iklim kering," kata dia.

 

2 dari 3 halaman

Pengelolaan Belum Merata

Pengolahan air limbah di Jagakarsa, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyatakan tengah menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan dan permukiman di Ibu Kota. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Lebih lanjut, Yudha menerangkan paling banyak tampungan air bersumber dari danau dan bendungan. Namun, diatribusi bangunan penampung air disebut belum merata di setiap kepulauan Indonesia.

"Dengan mayoritas pada Pulau Jawa sebesar 63 persen, hal ini berkebalikan dengan Pulau Papua yang belum memiliki tampungan air hingga saat ini," ungkapnya.

Yudha mencatat, mengaca pada data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pengelolaan air di perkotaan semakin besar. Tantangannya ini sejalan dengan perkiraan populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan akan meningkat hingga 72,9 persen pada tahun 2045.

"Tentunya fenomena urbanisasi akan menimbulkan permasalahan di kawasan perkotaan. Kaitan dengan sifat air dan permasalahan akan muncul adalah pengelolaan sumber daya air seperti yang banyak terjadi di kawasan perkotaan Indonesia," terangnya.

 

3 dari 3 halaman

Kolaborasi BPIW dan IAP

Petugas melakukan pengontrolan di pengolahan air limbah di Jagakarsa, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan dan permukiman. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Kota Ramah Air: Tantangan Dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah”.

Tujuan kegiatan seminar nasional ini adalah menyusun suatu rekomendasi dan usulan dalam rangka memunculkan ide gagasan pengelolaan air kawasan perkotaan serta memperkaya poin-poin penting bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR untuk dibawa ke 10th World Water Forum 2024 di Bali.

Sasaran dari kegiatan tersebut yakni pertama, meningkatkan pengetahuan tentang Kota Ramah Air. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang Infrastruktur Pendukung Kota Ramah Air. Ketiga yakni berbagi informasi mengenai tantangan dan peluang dalam memasukan aspek ramah air dalam perencanaan.

Keempat adalah meningkatkan kerja sama dalam perwujudan Kota Ramah Air di lingkup Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah, IAP dan Asosiasi terkait lainnya, serta Akademisi dan Mahasiswa.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya