Liputan6.com, Jakarta Pengalihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terus berproses. Rencananya, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk melengkapi peralihan kewenangan ini.
Ini diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi kepada media di Bogor, akhir pekan ini.
Advertisement
Dia mengatakan jika proses peralihan ini sudah dikomunikasikan antara OJK dengan Bappebti. Bahkan telah dibentuk tim untuk mengurusi peralihan ini.
"Sesuai amanah itu harus berjalan dengan baik lancar smooth tentu artinya sedapat mungkin ekosistem dia assesment di depan beri arahan bersama yang sudah punya tim dilakukan sebelum masa peralihan terjadi dan jika belum ada maka ada masa transisi kalau ada perubahan tidak bikin shock," tegas dia.
Adapun disebutkan jika masa peralihan ini akan resmi berlaku di tahun 2025. Memang, masa pengalihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK diberikan waktu transisi selama dua tahun atau 24 bulan.
Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Saat diskusi, Hasan menjabarkan seperti apa arah kebijakan pengawasan kripto saat dibawah OJK. Arahnya antara lain, kerangka ketentuan dan tools pengawasan. Ini perihal kerangka hukum yang kuat dan tools yang sesuai, serta sumber daya yang memadai, untuk mengatur dan mengawasi aktivitas dan pasar aset kripto, termasuk penyedia layanan aset kripto.
Isi Arah Kebijakan
Arah kebijakan lain perihal regulasi dan pengawasan yang efektif. Di mana pengawasan yang efektif terhadap aktivitas aset kripto secara proporsional dengan risiko keuangan yang ditimbulkan sebagaimana prinsip same activity, samerisk, same regulation.
Adapula Kerangka koordinasi Pengawasan. Berisi, koordinasi domestik dan internasional, untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan konsultasi dalam rangka konsistensi hasil pengawasan.
Tata kelola yang komprehensif. Perihal kerangka governance harus proporsional dengan risiko,ukuran,kompleksitas, dan risiko sistemik yang mungkin ditimbulkan aktivitas aset kripto.
Pelaporan dan infrastruktur yang memadai. Maksudnya, memiliki kebijakan, prosedur pelaporan, dan infrastruktur yang memadai dan disesuaikan dengan risiko,ukuran, dan kompleksitas yang dimiliki.