Jakarta Tetap Macet Meski 50 Persen ASN WFH, Pemprov DKI Tak Mau Disalahkan

Heru meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak terus disalahkan imbas macetnya Ibu Kota. Adapun kebijakan WFH Jakarta sebagai upaya mengurangi kemacetan jelang KTT ASEAN dan menekan polusi udara Jakarta.

oleh Nila Chrisna YulikaWinda Nelfira diperbarui 23 Agu 2023, 12:27 WIB
Arus kendaraan saat melintas di ruas Tol Dalam Kota dan Jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu (27/4/2022). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, sistem ganjil genap yang diberlakukan pada 13 ruas jalan di Jakarta akan ditiadakan saat libur Lebaran atau selama tujuh hari, yakni mulai 29 April 2022, lalu lanjut 1-6 Mei 2022. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi macetnya Jakarta meski 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Heru meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak terus disalahkan imbas macetnya Ibu Kota. Adapun kebijakan WFH Jakarta diambil Pemprov DKI sebagai upaya mengurangi kemacetan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan menekan polusi udara Jakarta.

"Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000. Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi diatur sendiri," kata Heru di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).

Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH pun telah dilakukan secara maksimal. Heru menyebut, dia bahkan melakukan panggilan video kepada Pemerintah Kota (Pemkot) yang tengah WFH.

"Saya bisa video call. Jadi saya minta Pak Wali Kota, 'Pak Walikota Jakarta Barat mana yang Work From Home, misalnya kepala bagian ekonomi, kita bisa video call kamu di mana'," kata Heru.

 

2 dari 2 halaman

ASN Jakarta Mulai WFH, DKI Jadi Kota Nomor 3 dengan Kualitas Udara Paling Buruk

Pemerintah Provinsi memberlakukan kerja dari rumah atau WFH Jakarta untuk 50 persen ASN. Dampaknya pun mulai terlihat dengan turunnya peringkat Jakarta menjadi nomor 3 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. 

Meskipun pada Selasa, (22/8/2023), udara Jakarta tetap pada kategori tidak sehat.

Data tersebut diambil berdasarkan parameter kualitas udara IQAir. Dari 110 negara, indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 165 US Air Quality Index (AQI US).

Data itu tercatat pada pukul 09.15 WIB pagi ini. Polutan utama berukuran PM2.5 dengan konsentrasi 83.5 µg/m³.

"Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 16.7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," demikian keterangan dalam laman iqair.com, dikutip Selasa (22/8/2023).

Kuwait City, Kuwait menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk 170 AQI US (tidak sehat). Baghdad, Iraq ada di posisi dua dengan angka 166 AQI US.

Kota dengan indeks kualitas udara tidak sehat disarankan untuk melindungi diri dari polusi. Direkomendasikan juga untuk mengenakan masker saat berada di luar ruangan, serta menyalakan pemurni udara apabila ada di dalam ruangan.

Selain itu, masyarakat di kota terpolutan juga dianjurkan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan minimalisir aktivitas di luar ruangan.

Sebelumnya, menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Senin, 21 Agustus 2023 telah menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, aturan ini diberlakukan guna menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023. Kemacetan akibat mobilitas kendaraan diharapkan berkurang dengan kebijakan 50 persen WFH ini.

Infografis Bagimana Ancaman Bahaya Polusi Udara?.(Tri Yasni/Liputan6.com)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya