Anas Urbaningrum membantah keras pemberitaan yang menyebut ada pertemuan antara dirinya dengan Irjen Pol Djoko Susilo, M Nazaruddin, dan Saan Mustopa. Pertemuan yang digambarkan dengan sketsa di meja bundar pada sebuah restoran di Jakarta itu, dibantah Anas.
"Saya pastikan, gambar ini adalah sadisme opini. Kejahatan opini," kata Anas Urbaningrum usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM, gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).
Anas menyatakan protes pemberitaan sebuah media cetak yang memuat sketsa gambar pertemuan. Dalam sketsa itu disebut ada Anas Urbaningrum, Irjen Pol Djoko Susilo, Saan Mustopa dan M Nazaruddin. Pertemuan di sebuah restoran membahas proyek simulator SIM.
"Ini 100 persen pertemuan tidak ada. Ini saya tidak tahu sketsa darimana. Berita ini mustinya diklarifikasi, diinvestigasi, dipastikan dulu baru naik," kata Anas yang kini sudah mundur dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Anas menegaskan bahwa pertemuan itu tidak pernah terjadi. Anas disebutkan diduga hadir dalam pertemuan itu. Nazaruddin mengaku dalam pertemuan itu dia meminta jatah 12 persen dari proyek untuk mengurusi anggaran kepolisian. (Ism)
"Saya pastikan, gambar ini adalah sadisme opini. Kejahatan opini," kata Anas Urbaningrum usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM, gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).
Anas menyatakan protes pemberitaan sebuah media cetak yang memuat sketsa gambar pertemuan. Dalam sketsa itu disebut ada Anas Urbaningrum, Irjen Pol Djoko Susilo, Saan Mustopa dan M Nazaruddin. Pertemuan di sebuah restoran membahas proyek simulator SIM.
"Ini 100 persen pertemuan tidak ada. Ini saya tidak tahu sketsa darimana. Berita ini mustinya diklarifikasi, diinvestigasi, dipastikan dulu baru naik," kata Anas yang kini sudah mundur dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Anas menegaskan bahwa pertemuan itu tidak pernah terjadi. Anas disebutkan diduga hadir dalam pertemuan itu. Nazaruddin mengaku dalam pertemuan itu dia meminta jatah 12 persen dari proyek untuk mengurusi anggaran kepolisian. (Ism)
