Australia hingga Kanada Tolak Rencana Israel Bangun Pemukiman Baru di Palestina

Inggris, Kanada dan Australia menyampaikan "keprihatinan mendalam" mengenai perluasan pemukiman warga Israel di wilayah pendudukan Palestina dan menyerukan Israel untuk membatalkan keputusan tersebut.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Jul 2023, 20:00 WIB
Pemandangan pemukiman Har Homa yang diambil Israel, dengan latar belakang kota Betlehem (kanan) di Tepi Barat di Yerusalem Timur pada 23 September 2022. Salah satu tujuan yang diberikan untuk keputusan menyetujui pendirian Har Homa adalah untuk menghalangi pertumbuhan kota Palestina terdekat Betlehem. (AFP/Ahmad Gharabli)

Liputan6.com, London - Inggris, Kanada dan Australia pada Jumat 30 Juni 2023 menyampaikan "keprihatinan mendalam" mengenai perluasan pemukiman warga Israel di wilayah pendudukan Palestina dan menyerukan Israel untuk membatalkan keputusan tersebut.

"Perluasan lanjutan atas pemukiman adalah hambatan terhadap perdamaian dan berdampak negatif atas upaya menuju negosiasi solusi dua negara. Kami menyerukan Pemerintah Israel untuk membatalkan keputusan ini," bunyi pernyataan menteri luar negeri ketiga negara itu seperti diwartakan Anadolu, dikutip dari Antara (1/7/2023).

Mereka mengatakan "mengutuk keras" segala bentuk terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban semua pelaku kekerasan.

"Lingkaran kekerasan di Israel dan Tepi Barat harus diputus," kata pernyataan itu. "Australia, Kanada, dan Inggris berdiri bersama rakyat Israel dan Palestina dalam hak mereka untuk hidup damai dan aman, dengan martabat, tanpa rasa takut dan hak asasi mereka dihormati sepenuhnya."

Ketiga negara itu kembali menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di wilayah itu, "termasuk pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan dengan Israel." kata pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa hal itu hanya dapat terjadi melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak.

Spanyol sebelumnya juga menolak perluasan pemukiman Israel dan mengutuk kekerasan oleh para pemukim, mengatakan keputusan Tel Aviv bertentangan dari hukum internasional dan hambatan bagi perdamaian.

Israel pada Selasa mengesahkan rencana pembangunan lebih dari 5.700 tambahan pemukiman Yahudi ilegal di pendudukan Tepi Barat, Palestina meningkatkan total di 2023 yang mencapai rekor melebihi 13.000.

Pengumuman perluasan terbaru memicu serangkaian kritik dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

 

2 dari 2 halaman

AS dan Rusia Satu Suara Desak Israel-Palestina Hentikan Kekerasan di Tepi Barat

Pemukim Israel bentrok dengan pengunjuk rasa Palestina yang memblokir jalan yang melewati Desa Mughayer, Tepi Barat, utara Ramallah, 29 Juli 2022. Warga Palestina yang memprotes aktivitas permukiman Israel memblokir jalan utama dan bentrok dengan pemukim Israel, sementara tentara menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. (AP Photo/Nasser Nasser)

Pada kabar lain, Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (27/6/2023), mendesak Israel dan Palestina untuk menghindari tindakan yang dapat semakin mengobarkan ketegangan di Tepi Barat. Pernyataan yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Rusia itu mencerminkan keprihatinan internasional yang meluas atas kekerasan yang meningkat, terutama oleh pasukan dan pemukim Yahudi.

"AS ngeri dengan serangan teror brutal terhadap Israel di dekat Kota Eli di Tepi Barat pada 21 Juni, yang menewaskan empat orang dan melukai sejumlah lainnya serta mengutuk serangan pemukim ekstremis baru-baru ini terhadap warga sipil Palestina, yang telah mengakibatkan kematian, cedera, dan kerusakan signifikan pada properti mereka," demikian pernyataan Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood seperti dilansir AP, Rabu (28/6/2023).

Utusan PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland sebelumnya menyebutkan bahwa lonjakan kekerasan di Tepi Barat yang menyebabkan banyak korban, baik dari sisi Palestina maupun Israel, mengkhawatirkan. Dia memperingatkan DK PBB, "kecuali langkah tegas diambil sekarang untuk mengendalikan kekerasan, ada risiko signifikan bahwa kejadian dapat memburuk lebih lanjut".

Selengkapnya...

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya