Ekonom Sebut Indonesia Masih Banyak PR untuk Jadi Negara Maju

Indonesia dinilai punya peluang menjadi negara maju dalam 13 tahun mendatang. Begini tanggapan ekonom mengenai kesempatan Indonesia menjadi negara maju.

oleh Agustina MelaniDiterbitkan 16 Mei 2023, 12:16 WIB
Indonesia dinilai punya peluang menjadi negara maju dalam 13 tahun mendatang. Begini tanggapan ekonom mengenai kesempatan Indonesia menjadi negara maju. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, Indonesia dapat memiliki peluang mengubah status negara dari negara berkembang menjadi negara berkembang dalam 13 tahun. Hal itu dapat direalisasikan jika pemimpin yang dipilih tepat dan benar.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati memilih pemimpin saat pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Begitu kita keliru memimpin pemimpin tepat 13 tahun ke depan hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati," ujar Jokowi dalam acara puncak musyawarah rakyat (Musra) relawan di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Mei 2023 dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

Jokowi menuturkan, begitu kekeliruan dalam memilih pemimpin terjadi, Indonesia bisa saja gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Kesempatan di mana Indonesia memperoleh bonus demografi dalam kurun waktu itu. 

"Kita akan menjadi negara berkembang terus karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara," kata Jokowi.

Saat diminta tanggapan mengenai peluang Indonesia menjadi negara maju, Ekonom BCA, David Sumual menuturkan. hal itu berkaitan dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki penduduk usia muda yang banyak sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. David menuturkan, jika Indonesia tidak memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik dapat membuat Indonesia terjebak dalam kelas menengah atau middle income trap.

Oleh karena itu, David menilai, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk merealisasikan menjadi negara maju.

“PR banyak sekali, dari kelembagaan yang masih tumpang tindih. Skill tenaga kerja,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Selasa (16/5/2023).

David menambahkan, Indonesia perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga berdampak positif untuk pertumbuhan industri. Selain itu, Indonesia juga dinilai perlu mengelola sumber daya alam menjadi lebih banyak produk turunannya yang dapat memberikan nilai tambah.

Kalau dari sisi infrastruktur, David menilai, Indonesia telah gencar membangun infrastruktur fisik mulai dari jalan tol, pelabuhan dan bandara. Namun, dari soft infrastruktur masih kurang hal ini terkait peraturan. “Penegakan aturan, aturan, undang-undang itu persisten dilakukan,” ujar dia.

 

 

Indonesia Harus Menarik Investasi

Pemandangan gedung bertingkat di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (14/3). Kondisi ekonomi Indonesia dinilai relatif baik dari negara-negara besar lain di Asean. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, agar menjadi negara maju, David mengatakan, Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menarik investasi. Saat ini sejumlah perusahaan barat ingin relokasi pabrik ke China, dan menurut dia hal tersebut menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi.

“Perlu blueprint fokus ke mana, dan itu yang didorong. Ini ganti pemerintahan ada perubahan, itu harus yang diperbaiki ke depan. Birokrasi juga harus terus diperbaiki agar efisien,” ujar dia.

David menambahkan, syarat untuk menjadi negara maju juga harus memiliki kemampuan dan produktivitas. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar dapat bersaing dengan negara lain.

“Dibandingkan negara lain Vietnam, Pakistan, Bangladesh belum berimbang antara produkvitas dan kenaikan upah. Jadi kita bersaing dari skill tenaga kerja. Kalau dari segi upah sulit, tapi kitab isa tingkatkan dari sisi skill tenaga kerja,” kata dia.

Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Tenaga Kerja

Oleh karena itu, David mengingatkan agar kemampuan dan keterampilan tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan negara lain. Ia mencontohkan India dan China yang sukses mendongkrak keterampilan tenaga kerja sehingga menjadi pilihan investasi dari Amerika Serikat. “Karena ketersediaan tenaga kerja yang punya skill di China dan India cukup tersedia,” ujar dia.

Selain itu, menurut David perlu aturan yang mendukung untuk menarik investasi luar negeri ke Indonesia. Ia menambahkan, jika sektor manufaktur belum dapat diandalkan, Indoensia juga harus mencari sektor usaha lain yang perlu digenjot agar Indonesia menjadi negara maju yakni pertanian, perkebunan dan pariwisata.

“Manufaktur tak bisa diandalkan karena permintaan global yang melemah. Kita harus cari sektor lain seperti perkebunan, pertanian dan jasa pariwisata. Dari pertanian kita memiliki kopi, teh, kakao, dan CPO, tugas saat ini downstream bagaimana membuat produk turunan dari komoditas itu. Itu harus terstruktur dan ada sokongan pemerintha,” kata dia.

Sektor energi baru dan terbarukan (EBT), menurut David juga menjadi peluang yang dapat dioptimalkan sehingga Indonesia menjadi negara maju.

 

Perbaiki Data

Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2022 mencapai 5,31 persen secara tahunan (yoy), angka tersebut sesuai dengan target APBN 2022 yang dipatok pemerintah sebesar 5,1-5,3 persen (yoy). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan, negara maju dilihat bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi.

“Negara yang maju mempunyai kondisi sosial yang sangat bagus. Kemiskinan rendah, ketimpangan sosial kecil, kebahagiaan penduduknya tinggi. Kondisi tersebut masih sangat jauh. Butuh lebih dari 13 tahun. Saya berharap ketika Indonesia 100 tahun bisa tercapai,” ujar dia.

Nailul mengatakan, hal yang perlu diperbaiki untuk Indonesia menjadi negara maju, pertama adalah data mengenai penduduk miskin terlebih dahulu. “Masalah data ini klasik dan ketika ada program bantuan, permasalahan data ini pasti muncul,” ujar dia.

Kedua, kebijakan yang masih tidak sinkron.”Pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat (pempus), antar kementerian/lembaga pun bisa beda, dan tidak jarang beda data,” tutur dia.

Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik (Liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya