Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan kalau subsidi terhadap mobil listrik masih tetap jalan. Menurutnya, pemerintah sudah menyusun kebijakan subsidi mobil listrik yang memang perlu diteruskan.
Hal ini merespons adanya kritik yang dilayangkan oleh Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Anies menilai subsidi kendaraan listrik tidak tepat jika menyasar mobil pribadi, dia condong subsidi diarahkan ke kendaraan transportasi umum.
Advertisement
Menanggapi itu, Moeldoko menegaskan kalau kebijakan subsidi sudah jadi jalan yang ditetapkan pemerintah.
"Jalan aja. Wong itu program pemerintah," kata dia saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) ini juga menegaskan kalau subsidi mobil listrik untuk mendorong pengembangannya. Baik itu kendaraan pribadi, maupun kendaraan untuk transportasi umun.
"Pemerimtah telah menyiapkam instrumen untuk pengembangan mobil listrik, (jadi) tetap jalan," tegas Moeldoko.
Kritik Anies
Sebelumnya, Anies Baswedan melayangkan kritik atas subsidi mobil listrik yang dinilai hanya menambah volume kendaraan di jalanan. Dia mengarahkan kepada implementasi bus sebagai angkutan umum.
Menurut perbandingannya, bus lebih bisa menekan angka kendaraan pribadi di jalanan. Dia menginginkan adanya kendaraan umum berbasis listrik yang semakin marak di perkotaan.
"Ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan unumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu, adalah memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan kendaraan umumnya bebas emisi. Itulah sebabnya mengapa kedepan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik," urainya dalam deklarasi di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5/2023).
Pembelaan Menperin
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara mengenai subsidi mobil listrik yang sempat dikritik Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Agus meminta kalau kebijakan itu dilihat secara komprehensif atau menyeluruh.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik kalau kebijakan subsidi mobil listrik bukan langkah yang tepat untuk dilakukan. Menurutnya, subsidi mobil listrik hanya akan menambah volume kendaraan di jalanan.
Menperin Agus menekankan kalau kebijakan subsidi itu dimaksudkan untuk mendorong penggunaan mobil listrik di masyarakat. Utamanya juga menekan emisi karbon dari kendaraan yang digunakan.
"Jadi kalau kita melihat pengembangan industri EV (electric vehicle) itu jangan dilihat dari satu faktor saja tapi faktor secara utuh harus kita lihat," kata dia saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Selasa (9/5/2023).
Agus menguraikan kalau kebijakan mengenai mobil listrik ini melingkupi sektor hulu sampai hilir. Artinya, ada ekosistem yang bakal berdampak dari kebijakan subsidi mobil listrik ini.
"Karena ekosistem itu juga kita bentuk dan manfaat serta tujuan yang saya sampaikan tadi tidak bisa dilihat dari satu faktor saja," ungkapnya.
Dia menekankan dengan penggunaan mobil listrik, turut mendukung upaya pemerintah menekan emisi karbon hingga nol emisi karbon di 2060 mendatang.
Ditantang Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik itu juga dilakukan banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia.
"Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya di Jakarta, Selasa 9 Mei 2023, dikutip dari Antara.
Luhut pun bersedia menjelaskan manfaat kebijakan terkait pengembangan kendaraan listrik yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.
"Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu. Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya," katanya.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan listrik. Ia menilai pemberian subsidi bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara, terlebih ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi.
Anies menyebut emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).
"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit," katanya.