Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2023.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla alias JK menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Advertisement
JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," ujar JK usai pertemuan dengan Cak Imin, Sabtu 6 Mei 2023.
"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.
Pernyataan JK itu ditanggapi berbagai pihak. Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini pernyataan JK yang mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak perlu terlibat jauh dengan urusan Pemilu 2024.
"Ini nasehat negarawan. Bu Mega dan Pak SBY sudah memberi contoh. Jangan cawe-cawe urusan Pilpres," kata Mardani saat dikonfirmasi, Minggu 7 Mei 2023.
Selain itu, menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek, JK pernah masuk menjadi tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, di mana saat itu posisinya masih menjabat sebagai wapres.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" singgung Awiek saat dikonfirmasi, Senin (8/5/2023).
Berikut sederet respons berbagai pihak usai JK sebut menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dihimpun Liputan6.com:
1. Diamini PKS, Minta Presiden Fokus Saja Urus Negara
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla yang mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak perlu terlibat jauh dengan urusan Pemilu 2024.
"Ini nasehat negarawan. Bu Mega dan Pak SBY sudah memberi contoh. Jangan cawe-cawe urusan Pilpres," kata Mardani saat dikonfirmasi, Minggu 7 Mei 2023.
Mardani mengaku kasihan apabila capres yang diendorse Jokowi kalah, maka Jokowi juga akan ikut kalah dan malu.
“Kasihan beliau. Jika calon ya kalah seolah beliau yang kalah,” kata Mardani.
Menurut Mardani, Jokowi seharusnya menyerahkan pada rakyat siapa yang harus dipilih tanpa perlu ada endorse.
"Beliau sudah dua Kali menang. Biarkan publik memutuskan siapa yg terbaik untuk 2024. Fokus saja melakukan tugas negara," pungkas Mardani.
2. PKS Tegaskan 2024 Bukan Domain Jokowi Lagi, Itu Domainnya Parpol
Mardani pun mendukung pernyataan JK yang meminta Presiden Jokowi tidak terlibat jauh dengan urusan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 adalah ranah Parpol bukan Presiden.
"2024 bukan domain Pak Jokowi lagi, itu domainnya parpol. Bu Mega sudah bagus sekali buat keputusan, KIB sudah rapi dan KIR lumayan, kami juga. Jadi biarkan itu tumbuh berkembang. Jangan ada upaya grouping-gruping (paslon) cuma berdua," kata Mardani di Gedung KPU RI, Senin (8/5/2023).
Saat ini, kata Mardani, pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol beberapa waktu lalu adalah bukti Jokowi tengah berusaha membentuk koalisi besar di Pilpres 2024.
"Pertemuan kemarin usahanya untuk membuat koalisi besar. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok pribadi Jokowi dan presiden. Kalau presiden mestinya kumpulnya bahas tentang negara ngundangnya NasDem diundang aja," kata Mardani.
Mardani meminta Jokowi membiarkan parpol berusaha sendiri membangun koalisi sehingga Jokowi tidak perlu melakukan intervensi.
“Enggak usah punya ide besar mengumpulkan koalisi besar, biarkan tunggu berkembang sendiri, kalau mau 3 atau 4, kan kalau koalisi besar nanti paslon cuma dua dan itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini,” kata dia.
Apalagi, lanjut Mardani, apabila terbentuk koalisi besar maka berpotensi hanya ada dua paslon di Pilpres. Sementara dua paslon menurutnya berpeluang membuat kembali polarisasi di masyarakat.
"Kalau cuma dua nanti akan ada keterbelahan sosial spt 2014,2019 dan jangan salahin publik krn memang cuma dua. Kalau 3,4 kontestasi enak," pungkasnya.
3. PPP Sebut JK Tahun 2019 Jadi Penasehat Tim Pemenangan
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan Pilpres.
Menurut Awiek, Jokowi mengundang para ketua umum partai politik dalam konteks koalisi pemerintah.
"Emang ikut campurnya dimana? Wong ngundang, mengundangnya dalam konteks koalisi pemerintahan," kata Awiek kepada wartawan, Minggu 7 Mei 2023.
Awiek mengatakan pada zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah tidak mengundang salah satu parpol, meskipun dalam konteks yang berbeda.
"Di zaman SBY juga seperti itu, ada salah satu partai yang tidak diundang, meskipun dalam konteks yang berbeda. Tetapi kan, hal seperti itu, bukan hal yang sekali ini saja," ucapnya.
Awiek juga menyinggung soal keterlibatan JK dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pemilu 2019 lalu.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres? Ya selow aja," tandas Awiek.