Liputan6.com, Jakarta - Presiden Bank Dunia David Malpass mengumumkan program baru untuk partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek di negara berkembang karena kebutuhan pembiayaan tahunan membengkak menjadi USD 2,4 triliun.
Melansir Channel News Asia, Jumat (24/3/2023) perkiraan Bank Dunia yang baru menunjukkan bahwa pembiayaan tahunan yang besar dapat mengatasi dampak perubahan iklim, perang, dan pandemi, dan modal dari swasta penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Advertisement
Program ini didasarkan pada tiga pilar, ungkap Malpass, yang pertama bertujuan untuk membantu aliran modal lebih baik dengan memberikan stabilitas makro dan transparansi, sambil membangun bank data yang mendukung pengambilan keputusan.
"Produk analitik ini akan fokus pada tindakan yang perlu diambil negara untuk iklim investasi yang sehat, pasar yang kompetitif, dan peran negara yang seimbang dalam perekonomian," kata Malpass pada acara yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies di Washington.
Peta jalan tersebut kemudian beralih ke penanganan masalah likuiditas, sambil berfokus pada peluang bagi Badan Usaha Milik Negara untuk menarik modal swasta.
Terakhir, program ini juga bertujuan untuk menciptakan pasar sekuritas kelas investasi yang akan menarik investor institusional, kata Malpass.
Aspirasi kami dari waktu ke waktu … adalah untuk melihat penciptaan kelas aset yang besar, dinamis, dan dapat diinvestasikan untuk infrastruktur di negara-negara berkembang yang menjangkau perbatasan dan sektor untuk mendiversifikasi risiko dan mencapai pembiayaan yang lebih rendah," jelasnya.
"Inisiatif ini akan mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan, mengurangi karbon, meningkatkan akses energi, mengurangi kemiskinan, dan mencapai kecepatan digitalisasi global yang dibutuhkan," tambahnya.
Seperti diketahui, pada Februari 2023 Malpass telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya di Bank Dunia dan pemberi pinjaman itu tengah dalam proses untuk memilih Presiden baru pada awal Mei mendatang.
Bank Dunia Tambah Dana Bantuan ke Ukraina Rp 38,1 Triliun
Bank Dunia mengumumkan tambahan pembiayaan hibah sebesar USD 2,5 miliar atau Rp 38,1 triliun untuk Ukraina yang masih dilanda perang.
Hibah tersebut memberikan dukungan langsung ke anggaran Ukraina di bawah skema Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine (PEACE).
Melansir laman resmi Bank Dunia, Senin (27/2/2023) dana bantuan tersebut disediakan oleh United States Agency for International Development (USAID), dan akan disalurkan ke Pemerintah Ukraina setelah dilakukan verifikasi yang sesuai atas pengeluaran yang memenuhi syarat.
Sejauh ini, Bank Dunia telah megeluarkan dana lebih dari USD 20,6 miliar dalam pembiayaan darurat untuk membantu Ukraina.
Sejumlah negara yang ikut menyumbang di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Spanyol, Norwegia, Jerman, Kanada, Swiss, Swedia, Denmark, Austria, Finlandia, Irlandia, Lituania, Latvia, Islandia, Belgia, dan Jepang (pembiayaan paralel).
Bank Dunia mengatakan, paket pembiayaan tambahan ini akan mendukung sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sekolah, pembayaran pensiun, pembayaran untuk pengungsi internal, program bantuan sosial, dan upah untuk karyawan yang menyediakan layanan pemerintah.
"Satu tahun invasi Rusia ke Ukraina, dunia terus menyaksikan kehancuran mengerikan yang menimpa negara dan rakyatnya," kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.
"Saya senang bahwa Bank Dunia telah memobilisasi USD 20,6 miliar untuk mendukung Ukraina sejak awal perang, di mana USD 18,5 miliar telah disalurkan, menjangkau lebih dari 12 juta orang Ukraina. Kami akan terus mendukung rakyat Ukraina melalui proyek perbaikan mendesak dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk upaya pemulihan dan rekonstruksi," sambungnya.
Advertisement
Bank Dunia Mau Tambah Kucuran Utang ke Negara Miskin Rp 60,7 Triliun
Bank Dunia mengisyaratkan tengah mempertimbangkan mengambil lebih banyak risiko dengan menambahkan kapasitas pinjaman tambahan sebesar USD 4 miliar atau Rp 60,7 triliun setiap tahun kepada negara-negara miskin yang membutuhkan dana untuk pencegahan perubahan iklim.
Melansir Channel News Asia, Jumat (17/2/2023) Malpass mengatakan lengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dapat menurunkan rasio ekuitas terhadap pinjaman sebesar satu poin persentase menjadi 19 persen.
Manajemen Bank Dunia telah memeriksa proposal penurunan rasio ekuitas 19 persen dengan lembaga pemeringkat kredit, dan kemungkinan besar itu adalah hasil dari diskusi yang sedang berlangsung, menurut laporan seorang sumber yang mengetahui kabar tersebut.
Menurunkan rasio ekuitas terhadap pinjaman akan membebaskan lebih banyak sumber daya di tengah meningkatnya tantangan global, salah satunya dampak perang Rusia-Ukraina, kata Malpass.
Bank Dunia diperkirakan akan memutuskan langkah tersebut pada pertemuan di bulan April bersama Dana Moneter Internasional (IMF).
Sumber lainnya juga menyebut, dewan Bank Dunia telah melakukan pertemuan pada Kamis (16/2) untuk membahas proposal penurunan ekuitas dan opsi lain.
"Kami menyadari keputusan itu bisa diturunkan dengan cara yang berkelanjutan secara finansial," kata sumber tersebut.
Batas Pinjaman
Sementara itu, Amerika Serikat, yang merupakan pemegang saham terbesar Bank , tidak memberikan komentar terkait perubahan rasio yang diusulkan, tetapi telah mendorong Bank Dunia selama berbulan-bulan untuk mengambil langkah yang lebih berani dan cepat untuk membantu sumber daya yang sangat dibutuhkan.
Pada Desember 2022, IBRD memutuskan untuk menaikkan batas pinjaman tahunan berkelanjutan sebesar USD 2 miliar, dimulai pada tahun fiskal 2024, dan Malpass mengatakan mungkin ada beberapa perluasan lebih lanjut.
Plafon pinjamannya untuk tahun fiskal 2022 adalah USD 37,5 miliar.
Advertisement
