Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Sebanyak 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan hadir dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (merdeka.com/Imam Buhori)
Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (28/2/2023) ini, gabungan elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia bakal membawa 10 tuntutan. (merdeka.com/Imam Buhori)
Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Sebanyak 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan hadir dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (merdeka.com/Imam Buhori)
Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (28/2/2023) ini, gabungan elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia bakal membawa 10 tuntutan. (merdeka.com/Imam Buhori)
Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Sebanyak 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan hadir dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (merdeka.com/Imam Buhori)
Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (28/2/2023) ini, gabungan elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia bakal membawa 10 tuntutan. (merdeka.com/Imam Buhori)