Liputan6.com, Jakarta - Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyampaikan masukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar mengurai pergerakan para pekerja yang berkantor di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Menurut Yayat, hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan ibu kota.
Advertisement
Hal itu disampaikan Yayat dalam focus group discussion (FGD) uji coba pengaturan jam kerja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022).
"Untuk menyelesaikan macet Jakarta itu jantungnya dulu bisa diurai tidak, Pusat dan Selatan," kata Yayat.
Menurut Yayat meskipun penduduk yang tinggal di Jakarta Pusat tergolong sedikit dari Jakarta Timur maupun Jakarta Barat, namun pergerakan pekerja yang terpusat di kawasan itu jauh lebih banyak dan menyebabkan kemacetan. Terlebih, kata Yayat pekerja juga berasal dari luar Jakarta.
"Disitulah akumulasi pergerakan, hal lain yang menyebabkan kemacetan di Pusat dan Selatan yakni adanya pekerja yang tinggal di luar Jakarta, Bekasi, Depok, dan lain-lain," jelas Yayat.
Lebih lanjut, Yayat menyebut setidaknya terdapat tujuh titik kemacetan di DKI Jakarta yang harus diurai pemerintah, yakni Cawang, Pancoran, Kuningan, Semanggi, Slipi, Tomang, dan Grogol.
Yayat menyampaikan bahwa tujuh simpul itulah yang menjadi tempat bertemunya para pekerja dari berbagai wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Pergerakan Pekerja di Jaksel dan Jakpus Capai 60 Persen
Dia mengatakan bahwa pola pergerakan para pekerja menuju ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ini bahkan mencapai 40 hingga 60 persen.
Oleh sebab itu, Yayat mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat mengendalikan pergerakan masyarakat ke kantor-kantor yang berada di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
Selain itu, pekerja yang berasal dari Bekasi dan Depok menjadi yang paling pengguna kendaraan roda empat paling banyak. Mayoritas mereka merupakan masyarakat menengah ke atas. Kondisi ini yang juga menyebabkan macet di Tol Jagorawi.
"Penggunaan mobil itulah yang menyebabkan kemacetan di Tol Jagorawi. Karena banyak mobil yang dati Bekasi atau Depok menuju Jakarta saat jam kerja," ucap Yayat.
Penerapan WFH Bergilir
Yayat pun mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar menerapkan Work From Home (WFH) secara bergantian bagi karyawannya di dua wilayah Jakarta itu.
Sebagai informasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengadakan FGD dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait pembahasan keberlanjutan wacana pengaturan jam kerja yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.
Adapun narasumber yang hadir di antaranya Perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI), Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB RI).
Ada pula Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta, Nurjaman, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Pakar Planologi dan Tata Kota, Yayat Supriatna, hingga Pakar Kebijakan Sektor Transportasi dan Perkotaan, Azas Tigor Nainggolan.