Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah menteri merapatkan barisan untuk membahas rencana subsidi BBM yang di dalamnya ada opsi kenaikan harga Pertalite dan Solar. kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat ini menyikapi membengkaknya subsidi energi.
Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede menjelaskan, banyak opsi yang dibahas dalam rapat tersebut. "Bisa pembatasan, bisa kenaikan (harga BBM)," kata Raden di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/8/2022).
Advertisement
Salah satu kebijakan yang dibahas terkait penambahan bantalan sosial untuk masyarakat kelas bawah. Menurutnya jika pemerintah tidak menambah subsidi BBM, maka bantalan sosial akan ditambah. Sebaliknya jika subsidi BBM ditambah maka tidak ada tambahan untuk bantalan sosial.
"Kalau ada bansos, masa subsidi ditambah, pilih salah satu," kata dia.
Terkait sumber anggarannya, Raden mengatakan pemerintah masih punya anggaran yang cukup. "Ya diatur-atur, kalau subsidi bisa dihemat berarti bantalan sosial bisa ditambah" imbuhnya.
Namun dia memastikan tidak akan ada relokasi anggaran sektor atau program lain. "Menurut saya enggak (pemangkasan anggaran lain)," kata dia.
Raden mengatakan semua pilihan kebijakan saat ini masih dalam pembahasan. Hasil rapat ini nantinya akan dibawa ke meja presiden untuk diambil keputusan.
"Tentu nanti Presiden akan pilih dampak yang terbaik," kata dia.
Dia menegaskan semua pilihan kebijakan dibuat agar masyarakat kelas terbawah mengalami dampak yang minimal. "Jelas keputusan ini diambil untuk kelompok masyarakat yang terbawah," pungkasnya.
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Inflasi Melonjak Hampir 2 Persen
Pemerintah terus menggodok skema terbaru penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejumlah menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahasnya. Salah satu opsi yang beredar adalah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah belum akan mengumumkan kenaikan harga BBM sampai pekan depan. Alasannya, berapa pun kenaikan harga BBM ini pasti akan berdampak pada kenaikan inflasi.
"Felling saya mengatakan bahwa Jokowi tidak akan pernah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan pekan depan sekali pun," kata Fahmy kepada wartawan, Jakarta, Rabu (23/8/2022).
Dalam perkiraan Fahmy, kenaikan harga Pertalite dan Solar terlalu besar akan mendorong angka inflasi. "Kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 dan Solar menjadi Rp. 8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi," sambung dia.
Dia menjelaskan kontribusi inflasi kenaikkan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen. Sedangkan kenaikkan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen.
"Sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen," katanya.
Fahmy mengatakan inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen (yoy). Jika BBM bersubsidi naik, total inflasi bisa mencapai 7,17 persen (yoy) dibandingkan dengan inlasi pada 2021 hanya pada kisaran 3 persen (yoy).
"Dengan inflasi sebesar 7,17 persen akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen," kata dia.
Selain itu, inflasi 7,17 persen akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban masyarakat, terutama rakyat miskin. Bahkan kata dia, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM karena tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat penaikan harga BBM Subsidi.
Harga BBM Pertalite Boleh Naik, Asal Jangan di Atas Rp 10 Ribu per Liter
Isu kenaikan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite semakin kencang berhembus. Terlebih setelah pemerintah mengaku anggaran subsidi di sektor energi senilai Rp 502,4 triliun sudah terlampau besar.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, kenaikan harga Pertalite memang realistis dilakukan agar beban subsidi pemerintah tidak semakin berat.
Namun, ia menyarankan kenaikan harganya jangan sampai lebih dari Rp 10 ribu per liter. Selain bakal makin memberatkan kantong, itu juga akan membingungkan konsumen lantaran nilai jualnya tidak jauh berbeda dari Pertamax yang dibanderol Rp 12.500 per liter.
"Kalau saya mas maksimal Rp 10 ribu (per liter) ya, jangan di atas itu, akan sangat memberatkan bagi masyarakat," ujar Mamit kepada Liputan6.com, Rabu (24/8/2022).
"Misal di atas Rp 10 ribu ya sekalian aja dihapuskan Pertalite, langsung ke Pertamax. Toh sekarang Pertamax harganya masih di bawah keekonomian," ungkap dia.
Di sisi lain, Mamit juga tak ingin harga Pertalite terlampau rendah di bawah Rp 10 ribu per liter. Banyak risiko yang bakal dihadapi pemerintah jika banderol harga itu dipasang.
"Ya kalau di bawah Rp 10 ribu, ruang fiskalnya akan semakin sempit. Sedangkan kuota (Pertalite) semakin menipis," sebut dia.
"Risikonya akan ada kekosongan BBM subsidi di bulan Oktober-Desember. Nah, risikonya ini apa bisa dihadapi juga? Pokoknya pemerintah lagi pusing ini," keluh Mamit seraya tertawa kecil.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com