Liputan6.com, Garut - Kapolda Jabar Irjen. Pol Suntana meminta semua pihak berpikir bijak, menyikapi kerusakan lingkungan dituding sebagai salah satu faktor penyebab utama hadirnya musibah banjir di Garut, yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
“Nanti kita akan teliti, karena setiap tahun bila curah hujan yang telau tinggi, tempat ini atau tempat yang kita kunjungi terkadang airnya naik,” ujarnya selepas melakukan pengecekan lokasi bencana banjir Garut di blok Cimacan, Senin (18/7/2022).
Menurutnya, isu mengenai kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab musibah banjir bandang di Garut, mesti dilakukan kajian dengan matang. “Nanti akan kita teliti untuk perbaikan di kemudian hari,” kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Saat ini ujar dia, Pemda Garut tengah fokus melakukan evakuasi, termasuk perbaikan sejumlah fasilitas umum yang rusak setelah musibah itu.
“Pak Bupati sudah melakukan berbagai kegiatan, berbagai agenda, yang nanti kepolisian dan instansi terkait termasuk TNI akan berjibaku mendukung sepenuhnya kebijakan bupati,” kata dia.
Hal senada disampaikan Bupati Garut Rudy Gunawan. Untuk mengetahui penyebab pasti musibah banjir itu, pemda Garut bakal melakukan assesmen atau evaluasi secara menyeluruh.
“Kan kita tidak ada hutan, karena yang punya hutan kan Perhutani, tapi kita tidak saling menyalahkan, tapi sama-sama mengassesmen mitigasi bencana kita itu komprehensif,” pinta dia.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pembabatan Hutan
Sebelumnya, Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan telah mendapatkan informasi adanya pembabatan hutan di hulu sungai sehingga menjadi salah satu terjadinya bencana banjir di Kabupaten Garut.
"Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini," kata Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau daerah terdampak banjir di Garut Kota, Kabupaten Garut, Minggu (17/7/2022).
UU menuturkan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai, terlebih adanya laporan bahwa banjir dampak dari alih fungsi lahan di hulu sungai. Ia menegaskan sama pentingnya dilakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.
Advertisement
