Liputan6.com, Jakarta Kawasan Kota Jababeka-Cikarang kini tengah bertransformasi menjadi kota berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Transformasi tersebut didasari ada banyaknya moda transportasi publik yang pertemuannya berujung dan bermula di sekitar kawasan Kota Jababeka, antara lain KRL Commuter Line double-double track yang sudah beroperasi hingga Stasiun Cikarang yang telah diresmikan.
“Dan terutama adalah rencana MRT Jakarta fase III (Timur-Barat) yang menghubungkan Balaraja di Banten hingga Cikarang di Jawa Barat,“ ungkap Managing Director PT Jababeka Infrastruktur Agung Wicaksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Advertisement
Juga nantinya kedua infrastruktur proyek strategis nasional yang akan segera beroperasi tahun depan yaitu LRT Jabodebek sampai Bekasi dan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memiliki perhentian Stasiun Karawang akan dapat terhubung dengan kawasan Kota Jababeka.
Ditambah, kata Agung, sekarang sudah terlayaninya Kota Jababeka dengan transportasi publik mulai dari layanan Jabodetabek Airport Connexion, Jabodetabek Residence Connexion, Bus AKDP dan layanan Shuttle Bus DAMRI dengan rute dari Hollywood Junction ke Stasiun Cikarang, hingga Bus Sinar Jaya dari Apartemen Riverview ke Jawa Tengah.
Semua itu makin memperkuat integrasi transportasi yang ada di Kawasan Kota Jababeka yang mengedepankan prinsip pembangunan berorientasi transit (TOD).
Namun demikian, dalam pembangunan sebuah proyek MRT termasuk MRT fase III Cikarang-Balaraja, Agung menekankan pentingnya sinergi antara sektor sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta. Ia menjelaskan berdasarkan pengalamannya, dalam aspek pembiayaan pembangunan MRT Fase I berasal dari pembiayaan dari pinjaman pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yaitu DKI Jakarta.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Ajak Sektor Swasta
Menurut Agung, metode pembiayaan dalam pembangunan MRT fase III bisa mengajak sektor swasta, baik perusahaan luar negeri maupun dalam negeri, untuk menggarapnya bersama-sama. Hal itu mengingat ekspansi pembangunan MRT Fase III relatif panjang, yaitu akan terbentang sepanjang 87 KM.
"Dan Jababeka bisa support salah satunya dengan menyediakan lahan untuk station," ungkap Agung.
Ia menambahkan bahwa strategi kolaborasi tersebut applicable dalam membangun MRT Fase III. Hal itu karena jika menggunakan pendekatan seperti pada MRT fase I akan memakan waktu lama, mengingat panjangnya lintasan dan beragamnya pihak pemerintah yang terlibat, baik pusat maupun daerah yang melintasi 3 provinsi dari Banten ke DKI Jakarta hingga Jawa Barat.
Oleh karena itu, kata Agung, perlu melakukan pendekatan lain yang inovatif dan sinergis dalam pembangunan MRT Fase III.
"Jika bicara tentang MRT, itu semua tentang inovasi. Dan sinergi (antara sektor publik dan swasta) itu pun sudah mulai terwujud dengan MoU antara PT Jababeka Tbk dengan MRT Jakarta dan PT Jasa Sarana terkait pembangunan MRT fase III di bulan Maret lalu, yang merupakan langkah awal yang baik," terang Agung.
Advertisement
Kepada Jepang Menhub Sampaikan Keinginan Proyek MRT Fase 2 Segera Terlaksana
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginginkan pembangunan proyek MRT Fase 2 segera berlangsung.
Menhub mengaku telah membahas kelanjutan proyek MRT tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang.
Ada beberapa poin yang disampaikan Budi Karya kepada pengusaha dan otoritas di Jepang sebagai tindak lanjut kerja sama. Salah satunya terkait dengan proses mulainya proyek tersebut.
“Bahwa proyek itu sejatinya (ingin) dilakukan cepat, kita ingin proyek monumental ini terus berjalan sehingga mampu memberikan arti bagi Indonesia maupun Jepang,” katanya dalam Konferensi Pers Kunjungan Kerja ke Tokyo, Jepang, Selasa (7/9/2021).
Selain itu, salah satu hal yang masih dibahas terkait mengenai kebutuhan biaya proyek. Harga akan mengikuti kualifikasi yang telah ditentukan.
“Kita sampaikan kepada semua pejabat, dan semua pejabat akan berikan nasehat kepada pengusaha terkait agar mereka ikuti sesuai ketentuan di Indonesia,” katanya.
