Liputan6.com, Jakarta Politikus senior PPP Arsul Sani angkat komentar soal kasus Anggota DPR yang menonton video porno di tengah rapat Panja Vaksin Komisi IX.
Menurut dia, diharap bisa menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPR sebagai ajang introspeksi diri.
Advertisement
"Kalau saya melihatnya itu sebagai catatan kami semua intropeksi aja, tapi apakah kemudian karena kejadian itu kalau yg menyangkut katakanlah M, sepanjang yang saya ikuti, itu kan karena ini jujur saja ya," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Ini mengatakan, memang dalam pesan Whatsapp acap kali ada kiriman video yang dikirimkan. Namun bila tidak jelas, lebih baik diabaikan atau tidak usah dibuka, terlebih jika tidak ada kaitan langsung.
Karena itu, menurut Arsul, kasus tersebut tak perlu diperpanjang. Pasalnya, yang bersangkutan sudah mendapatkan sanksi sosial atas kejadian tersebut.
"Dengan pemberitaan ini sebetulnya yang bersangkutan sudah mendapatkan sanksi sosial. gak usah lebih lah, kami semua ini harus mengambil pelajaran bahwa pada saat rapat ya jangan nyetel video kalau baca pesan its okay-lah. Tapi yang bentuknya kiriman video enggak usah dilihat," ungkap dia.
Arsul juga mengimbau kepada anggota dewan agar tidak perlu membuka pesan video ketika sedang rapat, selain pesan tersebut urgent.
"Kalau sekedar melihat pesan, barangkali ada yang urgent, it's okay-lah. Tapi kalau buka vudei enggak usalah, karena kalau video pasti tidak urgent. Kalau urgent kan pakai kata-kata," jelas dia.
Dipanggil MKD
Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan memanggil anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) berinisial HM yang diduga menonton video porno saat rapat Komisi IX beberapa waktu lalu.
"Kami pastikan kami akan memanggil anggota yang bersangkutan, ya segera. Kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok. Untuk meminta keterangan, konteksnya apa," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).
Habib menyebut, pemanggilan itu untuk meminta penjelasan HM terkait video dirinya menonton konten porno yang sempat beredar dan viral di media sosial. Selanjutnya, MKD akan menggelar rapat pleno untuk menentukan proses sidang etik.
"Nanti baru setelah jelas duduk masalahnya, kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan proses persidangan selanjutnya seperti apa," kata dia.
Politikus Gerindra itu menyebut, konfirmasi dari Fraksi PDIP bahwa benar anggotanya yang dalam video rapat itu susah cukup menjadi bukti MKD untuk memanggil HM.
"Sekarang sudah jelas karena tadi saya dengar Pak Bambang Wuryanto tadi sudah mengkonfirmasi bahwa itu ada anggota DPR dari partai yang bersangkutan. Bagi kami, itu sudah cukup untuk memanggil orang yang diduga membuka konten porno itu," pungkasnya.
Bukti Diperlukan
Bukti itu diperlukan apakah anggota DPR tersebut dengan sengaja menonton video porno saat rapat atau tidak. Bukti video atau foto diperlukan untuk membuktikan apakah disengaja atau tidak.
"Kita liat konteksnya. Kadang-kadang kan misalnya dia sengaja melihat. Itu kan bisa dinilai teman-teman ini. Atau gak sengaja, tapi langsung menghentikan. Malah dilihat. Atau ya hanya beberapa detik misalnya langsung ditutup sama dia. Nanti pada pemeriksaan lah, makanya kita enggak mau prematur," jelas Habiburokhman.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul sebelumnya membenarkan video anggota DPR menonton video porno saat rapat Komisi IX adalah anggotanya.
Pacul menjelaskan, anggota tersebut tak sengaja membuka pesan WhatsApp yang berisi video porno saat rapat.
“Kawan kita ini menerima WA, yang kita klarifikasi dengan fraksi, menerima WA. WA dibuka reflek ternyata ada video itu. Video dibuka isinya itu difoto di atas, cret,” kata Pacul pada wartawan, Selasa (12/4/2022).
Serahkan Keputusan ke MKD
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, fraksinya tak akan memberikan sanksi terhadap anggotanya yang kedapatan menonton video porno saat rapat Panja Vaksin Komisi IX DPR.
Meski demikian, jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sudah bergerak dan akan memberikan sanksi etik, dirinya mempersilahkan.
"Tapi kalau itu etika, maka biarlah MKD memberikan. Mahkamah kehormatan Dewan itu adalah ranah etik," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Dia menjelaskan, pemanggilan ke MKD tersebut adalah urusan individu. Sehingga, dari fraksi tidak perlu mendampingi yang bersangkutan.
"MKD kan tindakan yang sifatnya perorangan. Tidak ada mendampingi," jelas Bambang Pacul.
Dia pun kembali menegaskan, Fraksi PDIP merasa tidak perlu memberikan sanksi karena unsur ketidaksengajaan. Bahkan dirinya menduga ada upaya penjebakan.
"Kan apakah karena seperti ini kemudian diberi sanksi, kalo fraksi sudah jelas tidak akan memberikan sanksi," kata Bambang Pacul.
Kalau ada yang menilai perlu disanksi, dia mempertanyakan siapa yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut.
"Tapi kalau ada kawan-kawan itu harus disanksi, misalnya itu perbuatan memalukan, kita ngomong jujur siapa yang dirugikan?," kata Bambang Pacul.
Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com