Liputan6.com, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 untuk perlindungan sosial telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, rasio angka kemiskinan di September 2020 di angka 10,19 persen dan turun menjadi single digit di September 2021 sebesar 9,71 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan berarti jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta pada September 2020, kini turun menjadi 26,5 juta jiwa pada September 2021.
Advertisement
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4/2022).
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat,” kata Hadiyanto.
Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal.
Selain itu, kinerja APBN untuk peningkatan vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi telah mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,25 persen year-on-year di kuartal IV-2021.
Kementerian keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan, terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pencairan dana APBN, dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) melalui modernisasi digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jabatan Fungsional
Disisi lain, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja K/L telah dibentuk jabatan fungsional bidang perbendaharaan, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi belanja yang berkualitas.
“Dalam periode 5 tahun terakhir belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2.007,4 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp 2.786,37 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 8,59 persen,” ujarnya.
Tingginya pertumbuhan alokasi belanja tersebut, dikarenakan peningkatan biaya pemerintah pusat yang sangat signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 22,50 persen dibandingkan tahun 2019.
“Hal ini terjadi karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada APBN tahun 2020, sebagai salah satu bentuk respon kebijakan fiskal dalam mengatasi kondisi extra ordinary dengan adanya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020,” pungkasnya.
Advertisement
Pemerintah Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nihil di 2024
Sebelumnya, agar masyarakat sejahtera dan bisa lepas dari kemiskinan ekstrem, Pemerintah telah memiliki roadmap yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 di tahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
“Pemerintah terus mendorong dan mempertebal perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan kepada manusianya dalam bentuk perlindungan sosial dan bansos,” jelas Menko Airlangga, Sabtu (9/4/2022).
Dia menjelaskan, pembangunan berbasis kemanusiaan secara nyata telah dijalankan Pemerintah dalam setiap upaya pengambilan kebijakan publik.
Dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah terus menggunakan strategi yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan yang tercermin melalui kebijakan “gas dan rem”.
Airlangga menjelaskan bahwa esensi dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah manusia itu sendiri.
“Dua hal yaitu kehidupan dan penghidupan manusia inilah yang diseimbangkan Pemerintah, dan tentu pendekatannya adalah humanistik, yaitu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi tertinggi di dalam kebijakan publik,” tambah dia.
Terkait dengan tantangan global akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, Pemerintah telah mengantisipasi dampak dari kenaikan harga komoditas global terutama komoditas pangan dan energi melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan mempertebal bantuan sosial.
