Liputan6.com, Jakarta - Direktur PT Minarak Brantas Gas Inc Adika Nuraga Bakrie mangkir alias tak memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Selasa (15/3/2022).
Keponakan dari Aburizal Bakrie ini sedianya diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. KPK menyatakan bakal melakukan pemanggilan ulang terhadap anak dari Nirwan Dermawan Bakrie atau Nirwan Bakrie ini.
Baca Juga
Advertisement
"Tidak hadir dan yang bersangkutan mengkonfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang kembali," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).
Belum diketahui kaitan Adika Nuraga Bakrie dengan kasus dugaan gratifikasi ini. Namun diketahui, Minarak Brantas Gas Inc merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) pengelola wilayah kerja migas (WK Migas) Brantas bersama Lapindo Brantas Inc dan PT Prakarsa Brantas.
Dugaan adanya penerimaan gratifikasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Saiful divonis 3 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Suap Sejumlah Proyek Infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan Saiful Ilah terbukti bersalah dan meyakinkan menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo.
"Terbukti dakwaan alternatif kedua Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Ali dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).
Ali mengatakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Dalam sidang ini, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim yakni Cokorda Gede Arthana, dengan Hakim Anggota Lufsiana, dan Panitera Pengganti Mahin.
Hal yang memberatkan tuntutan, Saiful dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, tidak berterus terang dalam memberi keterangan, dan berstatus ASN/Penyelenggara Negara.
Sedangkan hal meringankan, Saiful belum pernah dipidana, telah berusia lanjut, dan sebagai seorang Bupati Sidoarjo yang telah berjasa dan menyejahterakan Sidoarjo.
"Membebankan uang pengganti sebanyak Rp 250 juta juta sebagai hasil tindak pidana subsider 6 bulan penjara. BB berupa uang Rp 350 juta yang telah disita saat OTT dirampas dan disetor negara," kata Ali.
Vonis Saiful Ilah ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa menuntut Saiful dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Advertisement
KPK Dalami Kasus Gratifikasi di Sidoarjo Lewat 2 Pegawai Indosat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua pegawai PT Indosat Tbk bernama Riny Kusumawaty dan Miftah Agustini.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).
Selain mereka, KPK juga turut memanggil karyawan swasta bernama Johan Tedja Surya dan mantan Direktur PT Behaestex bernama Faisol Abdurra'ud.
