Liputan6.com, Jakarta Jantung Sri Mulyani nyaris copot manakala mengetahui perekonomian di Wuhan, China berhenti gara-gara pandemi Covid-19. Kota padat aktivitas tersebut mendadak menjadi kota mati. Sepi senyap tanpa pergerakan manusia ketika pertama kali China menerapkan kebijakan penguncian wilayah (lockdown).
Begitu juga saat bandar udara Changi, Singapura tak ada aktivitas manusia. Tidak ada aktivitas penerbangan karena menerapkan kebijakan serupa. Melarang siapapun di negeri singa tersebut keluar masuk. Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI ini tak bisa membayangkan bila kondisi yang sama terjadi di Indonesia.
Advertisement
"Saya langsung deg aja, kalau itu terjadi di Indonesia pasti tidak ada penerimaan negara yang masuk," ungkap Sri Mulyani dalam sebuah diskusi online di Jakarta, Selasa (28/12/2021).
Ani sapaannya menilai kebijakan penguncian wilayah bukan pilihan tepat bagi Indonesia. Dia sudah bisa membayangkan tidak adanya lagi kas negara yang masuk sementara beban APBN naik berlipat ganda. Sebab belanja pemerintah otomatis akan naik 2 kali lipat. Belum lagi masalah sektor kesehatan yang entah kapan berakhirnya pandemi.
"Ini menyebabkan APBN tahun 2020 banting stir, dengan Perppu ini kita melakukan berbagai kebijakan," kata dia.
Sektor kesehatan kala itu menjadi prioritas utama. Negara bahkan rela keluarkan dana hingga Rp 3 triliun hanya untuk membeli alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis. APD menjadi yang paling penting demi pertahanan para tenaga kesehatan yang mulai berguguran gara-gara Covid-19.
Selain mendirikan rumah sakit darurat, pemerintah juga meningkatkan kapasitas rumah sakit milik negara. Tak hanya itu, rumah sakit milik TNI, Polri hingga daerah turut ditingkatkan demi menampung pasien yang terpapar virus corona. Tak kurang Rp 8 triliun dikeluarkan dari kas negara untuk memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan.
"Kita habiskan Rp 8 triliun untuk upgrade rumah sakit. Pengeluaran ini supaya kita bisa survive," kata dia.
Tak berhenti di situ. Selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus.
Bendahara negara ini menyebut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan warga di negara lain yang patuh dengan keputusan pemerintah. Agar bisa membuat masyarakat berdiam diri di rumah, dia harus menganggarkan dari APBN untuk sosialisasi hingga tingkat paling rendah di masyarakat.
"Kalau di luar negeri itu kan gampang buat bikin warganya tidak keluar rumah. Kalau di kita PPKM level 4 ini harus dimobilisasi sampai akhir. Kita siapkan anggarannya bahkan buat Babinsa dan dan desa semua dipakai buat menjalankan agar PPKM ini dilakukan," tuturnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pertengahan Tahun Lalu
Pertengahan tahun lalu, jantung Sri Mulyani kembali dipacu setelah dikabarkan warga Malaysia mengibarkan bendera putih. Tanda menyerah tersebut membuat Presiden Joko Widodo meminta para menterinya agar kejadian serupa tak dialami masyarakat Indonesia.
"Jangan ada bendera putih yang dikibarkan di Indonesia," kata Ani menirukan permintaan Jokowi.
Perintah tersebut diterjemahkan Sri Mulyani dalam bentuk pencairan bantuan sosial untuk masyarakat ketika varian delta menyerang Tanah Air. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak hanya dibagikan kepada masyarakat yang telah menjadi target pemerintah. Perluasan bantuan sosial dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang terdampak.
Refocusing anggaran pun tak terhindarkan. Tahun ini setidaknya sudah 4 kali Sri Mulyani meminta para menteri dan kepala lembaga mengatur ulang dananya. Dia pun memangkas anggaran kementerian/lembaga yang dianggap bisa ditunda programnya.
Belakangan dia menyadari, keputusannya memangkas APBN dari tiap kementerian/lembaga tidak salah langkah. Sebab hingga penghujung tahun ini, masih banyak anggaran yang belum diserap sempurna oleh mereka.
"Jadi kita pahami pattern dari belanja kementerian/lembaga," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
