Kisruh dualisme kepengurusan sepakbola Indonesia seakan tidak pernah selesai. Pada Senin (10/12) kemarin, PSSI versi Djohar Arifin menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Palangkaraya. Sementara itu, di hari yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, KPSI pimpinan La Nyalla Mattalitti juga menggelar kongres di Jakarta.
Dengan adanya kedua kongres tersebut, Indonesia diperkirakan bakal terkena sanksi dari FIFA selaku badan otoritas sepakbola tertinggi di dunia. Sejatinya, sejak 4 Desember lalu, FIFA telah memberi aba-aba serius kepada PSSI untuk segera menyelesaikan masalah dualisme tersebut. Dalam suratnya, FIFA mengancam akan menjatuhkan sanksi pada Indonesia andaikata kemelut yang terjadi dalam tubuh PSSI tidak dapat diatasi sampai 10 Desember kemarin.
Menyikapi kondisi tersebut, mantan Ketua Umum PSSI dan KONI Agum Gumelar menilai jika tak ingin mendapat sanksi keras dari FIFA, pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan sepakbola di Indonesia.
"Sebelumnya, saya dan Kemenpora sudah berusaha untuk mencegah agar sepak bola kita tidak terkena sanksi dari Fifa. Kami telah mempertemukan kedua belah pihak antara PSSI dan KPSI. Tapi, sampai deadline yang diberikan FIFA pada hari ini belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak", tegas Agum kemarin.
Agum mengaku belum mengetahui jenis dan bentuk sanksi yang akan diberikan FIFA. "Kondisi ini sangat merugikan dunia sepakbola kita. Kita harus siap menghadapi situasi (risiko) terburuk, yaitu dikenai sanksi FIFA,” tambah Agum.
"Jangan jadikan sepakbola Indonesia untuk memenuhi kepentingan beberapa golongan. Masyarakat bisa marah dan tidak percaya lagi dengan sepak bola Indonesia. Kasihan kan masyarakat yang antusias mendukung Timnas," imbuhnya.
Rencananya Komite Eksekutif Fifa akan mengadakan sidang pada tanggal 14 Desember mendatang di Tokyo, Jepang. Salah satu agenda sidang adalah membahas kondisi terkini PSSI dan ancaman sanksi bagi Indonesia.(HANZ)
Dengan adanya kedua kongres tersebut, Indonesia diperkirakan bakal terkena sanksi dari FIFA selaku badan otoritas sepakbola tertinggi di dunia. Sejatinya, sejak 4 Desember lalu, FIFA telah memberi aba-aba serius kepada PSSI untuk segera menyelesaikan masalah dualisme tersebut. Dalam suratnya, FIFA mengancam akan menjatuhkan sanksi pada Indonesia andaikata kemelut yang terjadi dalam tubuh PSSI tidak dapat diatasi sampai 10 Desember kemarin.
Menyikapi kondisi tersebut, mantan Ketua Umum PSSI dan KONI Agum Gumelar menilai jika tak ingin mendapat sanksi keras dari FIFA, pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan sepakbola di Indonesia.
"Sebelumnya, saya dan Kemenpora sudah berusaha untuk mencegah agar sepak bola kita tidak terkena sanksi dari Fifa. Kami telah mempertemukan kedua belah pihak antara PSSI dan KPSI. Tapi, sampai deadline yang diberikan FIFA pada hari ini belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak", tegas Agum kemarin.
Agum mengaku belum mengetahui jenis dan bentuk sanksi yang akan diberikan FIFA. "Kondisi ini sangat merugikan dunia sepakbola kita. Kita harus siap menghadapi situasi (risiko) terburuk, yaitu dikenai sanksi FIFA,” tambah Agum.
"Jangan jadikan sepakbola Indonesia untuk memenuhi kepentingan beberapa golongan. Masyarakat bisa marah dan tidak percaya lagi dengan sepak bola Indonesia. Kasihan kan masyarakat yang antusias mendukung Timnas," imbuhnya.
Rencananya Komite Eksekutif Fifa akan mengadakan sidang pada tanggal 14 Desember mendatang di Tokyo, Jepang. Salah satu agenda sidang adalah membahas kondisi terkini PSSI dan ancaman sanksi bagi Indonesia.(HANZ)