Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman menuliskan dalam akun Twitternya bahwa ada dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kader partai di daerah. Mereka dipaksa mengakui kepengurusan versi Moledoko melalui KLB.
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan, pihaknya akan melakukan penelusuran atas isu tersebut.
Advertisement
"Perlu diklarifikasi kebenarannya," tutur Argo saat dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021).
Argo menyebut, Polri sama sekali tidak berpolitik dan tidak boleh terseret dalam praktik politik praktis apapun. Jika hal tersebut terjadi, tindakan tegas akan ditegakkan.
"Kalau anggota salah, kita tindak," jelas dia.
Lebih lanjut, Argo menekankan bahwa tugas pokok Polri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah bertugas untuk memelihara dan memastikan kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara kamtibmas," Argo menandaskan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tudingan Benny
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkap para pengurus daerah Demokrat di tingkat daerah tengah diancam. Mereka diminta untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai Demokrat.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-Intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," ungkapnya melalui akun twitternya @BennyHarmanID dikutip Selasa (9/6/2021).
Benny menyebut, ancaman tersebut dilakukan atas perintah Kapolres. Para pengurus daerah juga dibujuk untuk memihak Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumut itu.
"Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman," kata Benny.
Anggota Komisi III DPR ini tengah mendalami informasi tersebut. Dia meminta masyarakat mengawasi terkait hal ini. "Ini beneran kah? Rakyat Monitor!," ucap Benny.
Advertisement
