Liputan6.com, Jakarta Salah satu tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah tercapainya kekebalan kelompok baik dilaksanakan secara mandiri maupun melalui program vaksinasi gotong royong.
Sejak Januari 2021, vaksinasi telah dilakukan dimulai dengan penyuntikan Presiden Joko Widodo. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Advertisement
Menanggapi hal ini, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Syahrizal Syarif, MPH,Ph.D., berpendapat bahwa dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk mencapai target tersebut.
Mulai dari pemerintah dan jajarannya di semua level, masyarakat, hingga swasta harus menjaga dan menjalankan peran masing-masing dalam mendukung dan mempercepat proses vaksinasi COVID-19 sebagai upaya mencapai herd immunity, katanya
Dari hal tersebut, mencuat wacana vaksin gotong royong. Wacana yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.
Melihat munculnya wacana vaksin gotong royong ini, Syahrizal mengungkapkan, wajar saja jika pada situasi seperti ini masyarakat ingin secepat-cepatnya divaksin.
“Pada prinsipnya saya tidak menentang. Harusnya skema vaksin mandiri atau gotong royong akan berdampak pada lebih cepatnya mencapai herd immunity. Jika tadinya target 15 bulan bisa jadi setahun. Bahkan kalau perlu bisa 8 bulan,” ungkapnya dalam keterangan pers Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (23/2/2021).
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Berikut Ini
Skema Saat Ini Dinilai Kurang Cepat
Ia menambahkan, skema vaksin gotong royong jadi upaya nyata kerja bersama atau gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk segera mewujudkan herd immunity di Indonesia sehingga bebas pandemi COVID-19.
“Skema yang ada saat ini dinilai kurang cepat untuk bisa mencapai target herd immunity dengan cakupan vaksinasi 181,5 juta penduduk,” paparnya.
Saat ini, yang terpenting menurut Syahrizal adalah bagaimana cara agar Indonesia bisa mencapai herd immunity secepatnya dan mengurangi beban ekonomi pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan, skema yang paling masuk akal menurutnya adalah swasta bisa membeli vaksin COVID-19 sendiri dengan regulasi dan dilakukan persetujuan pemerintah.
“Tentu saja vaksin yang didatangkan ini sesuai dengan daftar vaksin yang disetujui pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan bisa masuk vaksin di luar daftar tersebut namun tetap nanti harus ada regulasi yang mengaturnya,” jelasnya.
Advertisement
