Liputan6.com, Jakarta Merespons Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo atas usulan menambah jumlah penyuluh KB, Presiden RI Jokowi Widodo (Jokowi) langsung menjawab, 'Bisa.'
"Saya mendapatkan informasi dari Pak Kepala BKKBN, bahwa petugas penyuluh KB di desa dan sub petugas penyuluh KB berjumlah 1,2 juta. Penyuluh KB yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 13.000 orang," ucap Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/1/2021).
"Kemudian petugas lapangan KB yang non-PNS ada 9.600 orang. Dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah. Saya jawab, 'Bisa.'
Advertisement
Di mata Jokowi, penyuluh dan petugas lapangan KB berperan penting dalam hal penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai pembinaan dan penyuluhan pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat. Mereka membantu mewujudkan Kampung KB di seluruh penjuru Tanah Air dan keluarga berkualitas yang bahagia dan sejahtera.
"Karena memang merekalah yang dibutuhkan sekarang ini. Mereka yang ada di lapangan dan langsung bisa menyentuh masyarakat," imbuh Jokowi.
"Saya melihat kehadiran kader penyuluh KB di kampung-kampung dan desa bukan hanya untuk pengendalian kependudukan, tapi juga memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di kampung dan desa."
Simak Video Menarik Berikut Ini:
Usulan Kepala BKKBN ke Jokowi Soal Tambah Penyuluh KB
Hasto mengungkapkan, usulan penambahan penyuluh KB. Ini karena jumlah penyuluh dan petugas lapangan KB saat ini terbilang sedikit dibanding beberapa tahun silam.
"Kami mohon izin dengan berat hati menyampaikan usulan dari para penyuluh dan petugas KB di desa. Mereka (penyuluh KB) yang beberapa puluh tahun lalu, jumlahnya 45.000 orang di seluruh pelosok," ungkap Hasto dalam sambutan singkat.
"Kemudian sekarang penyuluh KB yang PNS berjumlah 13.000 orang, sedangkan non-PNS sebanyak 9.600 orang. Pada kesempatan ini, kami mengusulkan agar mereka yang ingin menjadi penyuluh KB bisa diberikan kemudahan untuk ikut masuk PNS maupun sebagai tenaga fungsional."
Penambahan tenaga penyuluh KB, menurut Hasto, bertujuan membantu percepatan kinerja BKKBN agar tercapai pada tahun 2021. Hal ini juga sekaligus mendukung tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
Advertisement
