Liputan6.com, Jakarta: Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov DKI) akan segera memasang kamera intai (CCTV) untuk memantau kinerja pegawainya. Pemasangan CCTV ini akan dilakukan di kantor pusat sampai di tingkat kelurahan di DKI Jakarta.
Menurut Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, mengatakan aturan baru ini dalam rangka membangun transparansi kinerja pegawai Pemrov DKI dan jajaranya.
"Karena kita pasang CCTV semua, termasuk Pulau Seribu, jadi bisa lihat masuk keluarnya orang, yang di kelurahan, puskesmas, kecamatan, di kabupaten, kita pasang CCTV. Jadi kalau ada yang bentak-bentak akan kerekam," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/10).
Dalam rangka menciptakan transparansi tersebut, Ahok menjelaskan, ke depan Pemrov DKI akan menggunakan sistem online. Ahok juga menyampaikan apresiasi kepada gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo yang telah mencetuskan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Jadi kita akan bikin standar transparan, sepeti pak Fauzi Bowo. Saya sangat berterimakasih kepadanya, ternyata beliau sebelum turun telah menandatangani MoU dengan BPK. Jadi semua akan dibuat online," ujarnya.
Hanya saja, lanjut Ahok, realisasi aturan baru ini belum dapat direalisasikan tahun ini. Namun paling lambat, kata Ahok, tahun 2013 sudah dapat direalisasikan. "Mendesak inspektorat, paling lambat selesai APBD 2013, seluruh SKPD berdasarkan sistem. Tiap hari tutup buku dan online dengan BPK," ujarnya. (ARI)
Menurut Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, mengatakan aturan baru ini dalam rangka membangun transparansi kinerja pegawai Pemrov DKI dan jajaranya.
"Karena kita pasang CCTV semua, termasuk Pulau Seribu, jadi bisa lihat masuk keluarnya orang, yang di kelurahan, puskesmas, kecamatan, di kabupaten, kita pasang CCTV. Jadi kalau ada yang bentak-bentak akan kerekam," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/10).
Dalam rangka menciptakan transparansi tersebut, Ahok menjelaskan, ke depan Pemrov DKI akan menggunakan sistem online. Ahok juga menyampaikan apresiasi kepada gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo yang telah mencetuskan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Jadi kita akan bikin standar transparan, sepeti pak Fauzi Bowo. Saya sangat berterimakasih kepadanya, ternyata beliau sebelum turun telah menandatangani MoU dengan BPK. Jadi semua akan dibuat online," ujarnya.
Hanya saja, lanjut Ahok, realisasi aturan baru ini belum dapat direalisasikan tahun ini. Namun paling lambat, kata Ahok, tahun 2013 sudah dapat direalisasikan. "Mendesak inspektorat, paling lambat selesai APBD 2013, seluruh SKPD berdasarkan sistem. Tiap hari tutup buku dan online dengan BPK," ujarnya. (ARI)
