Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kesandung masalah terkait ekspor benih lobster. Ia ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020), setelah pulang dari kunjungannya ke Hawaii, Amerika Serikat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.
Advertisement
Sejak Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, topik ekspor benih lobster kerap menjadi polemik. Ini karena menteri periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti, menutup keran ekspor komoditas ini.
Susi berulang kali mengungkap protesnya di media sosial, sementara Edhy Prabowo menepisnya dalam sejumlah pernyataannya. Akhirnya, ekspor benih lobster gol juga, lewat Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Seperti apa pernyataan Menteri Edhy Prabowo soal ekspor benih lobster sebelum ia diciduk KPK? Berikut kami sarikan enam di antaranya:
1. Untuk Devisa
Akhir tahun lalu, Edhy Prabowo mengungkap keinginannya membuka keran ekspor, dengan alasan 80 persen impor benih lobster di Vietnam berasal dari Indonesia tetapi dikirim oleh Singapura.
Edhy menyebut harga benih lobster dari nelayan di Indonesia dibeli seharga Rp 3 ribu - 5 ribu tiap ekor, tapi melonjak sampai Rp 139 ribu per ekor saat tiba di Vietnam.
Dalam acara Rakornas KKP 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12/2019) ia mengungkap harapan pembukaan keran ekspor ini bisa mendatangkan devisa untuk negara.
"Jadi jualnya langsung antar-negara. Biar mereka bayar pajak," kata Edhy.
2. Memang Tidak Boleh Rusak, tapi...
Rencana pembukaan keran ekspor ini langsung membuahkan kritik dari Susi Pudjiastuti. Ia khawatir hal ini dapat menghancurkan populasi lobster di Tanah Air.
"Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita menjual bibitnya. Dengan harga seperseratusnya pun tidak," ungkap Susi dalam unggahannya Desember 2019 lalu.
Apa jawaban Edhy kala itu?
"Ooh itu hak bicara, jadi biar saja," ujar politikus dari Gerindra ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,pada 16 Desember 2019.